HAKIKAT TRUSTEE SEBAGAI PIHAK YANG MEWAKILI KREDITOR PEMEGANG OBLIGASI (BONDHOLDERS) DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN TRUST INDENTURE ACT 1939 DI AMERIKA SERIKAT

ULI INGOT H S, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M, Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

HAKIKAT TRUSTEE SEBAGAI PIHAK YANG MEWAKILI KREDITOR PEMEGANG OBLIGASI (BONDHOLDERS) DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN TRUST INDENTURE ACT 1939 DI AMERIKA SERIKAT Oleh: Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit dan Irna Nurhayati INTISARI Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup menguntungkan karena termasuk dalam klasifikasi fixed income security. Dalam praktik bisnis, obligasi yang akhirnya dibeli oleh investor atau pemegang obligasi (bondholders) tidak hanya menghasilkan keuntungan, namun juga menimbulkan dampak hukum lain, seperti potensi gagal bayar melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh penerbit obligasi atau Debitor PKPU. Kondisi tersebut kemudian merujuk pada pertanyaan mengenai keabsahan pihak yang berhak mengusahakan piutang tertunggak Debitor PKPU kepada bondholders, karena ketika suatu obligasi diterbitkan, maka muncul keberadaan pihak ketiga, yaitu trustee (istilah dalam pranata hukum Amerika Serikat), yang mana memiliki karakteristik serupa dengan wali amanat (istilah dalam pranata hukum Indonesia). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis hakikat trustee dalam mewakili piutang bondholders dan hakikat bondholders dalam mewakili kepentingan penagihan piutangnya secara mandiri tanpa asistensi trustee, berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Trust Indenture Act 1939. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan untuk menelaah pengaturan trustee di Amerika Serikat dan praktik pengaplikasiannya selama proses PKPU berlangsung di Indonesia, dengan penalaran teoretis melalui pendekatan undang-undang (statute approach) yang memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian kesimpulan atas perbedaan pandangan terhadap masing-masing keberadaan trustee dan bondholders atas dasar piutang yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan makna antara trustee dan bondholders menurut Trust Indenture Act 1939. Trust Indenture Act 1939 menekankan bahwa kedua belah pihak tersebut dapat mewakili piutang obligasi dengan pengaturan klausula transfer of capability dalam Trust Deed/Trust Indenture, untuk menyiasati adanya konflik tumpang-tindih dan/atau double-claim tagihan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah minimnya referensi dan terobosan hukum di Indonesia tentang pranata trustee dan bondholders yang asing, karena di Indonesia yang dikenal adalah istilah wali amanat dan emiten, terutama dalam lingkup PKPU yang juga belum memiliki landmark decision untuk dijadikan acuan utama. Kondisi seperti inilah yang kemudian menjadi tugas bagi Pengurus PKPU untuk menggunakan diskresinya. Kata kunci: obligasi, trustee, bondholders, PKPU.

THE SUBSTANCE OF TRUSTEE AS A LIABLE ASIGNEE OF BONDHOLDERS DURING THE PROCESS OF SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATION IN REGARDS WITH ACT NUMBER 37 YEAR 2004 AND TRUST INDENTURE ACT 1939 IN USA Created by: Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit and Irna Nurhayati ABSTRACT Bond is one of the most beneficial investment instrument because it is considered as a fixed income security, which is a marketable securities that is able to be traded with a certain return. In business practice know-hows, the bond chosen by investors or bondholders do not necessarily attached to the numeric profits only, but it also deals with the making of a brand new legal effect, naming a specific condition in which the debtor is unable to pay the debt in Suspension of Debt Payment Obligation mechanism. This condition is strongly reacting to some questions about the legal standing of the parties mentioned, especially the involvement of trustee itself. This research is conducted to analyze, comprehend and examine the essential being of trustee in securing bondholders’ debt and the important phase of bondholders act without trustee’ assistance, regarding to the Act Number 37 Year 2004 and Trust Indenture Act 1939. This research is using a legal literature study with a main objective to provide scientific arguments about the regulation of trustee in USA and the applicative methods during the process of Suspension of Debt Payment Obligation in Indonesian Commercial Court, including the theoretical acknowledgement of statute approach procedures, reflecting from the enlightenment of both trustee and bondholders specifications. The result of this research will explain the crucial difference between the term trustee and bondholders based on Trust Indenture Act 1939. Trust Indenture Act 1939 strongly holds the value of bond entitlement with the transfer of capability clause inside the materials of Trust Deed/Trust Indenture, to prevent the upcoming disastrous events, as double-claim has a high chance of happening at any time possible. Another problem that might occur is the shortage of reference and absence of landmark decisions related. This dilemmatic condition occasionally gives a sight to the Administrator to optimize their use of discretion. Keywords: bond, trustee, bondholders, Suspension of Debt Payment Obligation.

Kata Kunci : obligasi, trustee, bondholders, PKPU