Negosiasi Nationhood Aceh: Kontestasi Elite Lokal dalam Pembentukan Bendera Aceh

ARIF AKBAR, Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.I.P, M.A

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

MoU Helsinki yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka memberikan peluang bagi Aceh untuk memiliki sebuah bendera tersendiri di wilayahnya selain bendera resmi Merah Putih. Peluang ini dimanfaatkan oleh DPRA yang didominasi oleh mantan kombantan dengan mengesahkan bendera Aceh sama persis dengan bendera Gerakan Separatis GAM, akibatnya pengesahan bendera ini mengalami penolakan baik itu di Aceh sendiri maupun oleh Pusat. di Aceh, bendera ini di tolak oleh beberapa kelompok minoritas, mereka menolak dengan alasan bendera yang sama persis degan bendera GAM ini tidak bisa mewakili identitas Aceh yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa. Oleh Pemerintah Pusat, alasannya tentu mereka tidak sudi kalau bendera sparatis muncul di dalam wilayah kedaulatannya. Sebaliknya, DPRA mengesahkan bendera ini sebagai bentuk untuk menegaskan Aceh ini sebagai daerah istimewa dalam NKRI, mereka mencoba menawarkan Nationhood Aceh dalam NKRI, walaupun keinginan merdeka dari Indonesia sudah pupus dengan adanya MoU Helsinki. Namun keinginan DPRA ini terhalang dengan konsep nation state yang dipakai oleh indonesia. Bagi indonesia hanya ada satu Bangsa dan satu Negara. Beranjak dari masalah diatas, penelitian ini ingin melihat bagaimana sebuah simbol literasi bendera dijadikan alat oleh elite-elite di Aceh dalam negosiasi nationhood Aceh didalam NKRI. Penelitian ini meminjam teorisasinya Oommen yang menjelaskan tentang konsep state dan nation state. Disamping itu, teorisasi simbol dan nationhood juga diperlukan untuk menjelaskan konsep simbol bendera. Berdasarkan hasil dilapangan memperlihatkan kepentingan dari bendera itu dipengaruhi oleh tempat dan waktu penggunaannya, ketika bendera itu hanya berada di Aceh, maka bendera tidak lebih hanya menjadi ajang interaksi elite lokal dalam ajang memperebutkan status the real GAM, namun kepentingan ini berbeda ketika Bendera Bintang Bulan muncul dalam hubungan Pusat dan Daerah. Ketika muncul dalam hubungan Pusat dan daerah, bendera ini berubah menjadi ajang untuk menegosiasikan nationhood Aceh dalam NKRI, keingngan untuk merdeka dari kombanatn GAM sudah pupus namun setidaknya nationhood Aceh sebagai sebuah bangsa yang merdeka terus dijaga oleh mereka dalam selembar Bendera Bintang Bulan.

The Helsinki MoU agreed upon by the Indonesian government and the Free Aceh Movement provided an opportunity for Aceh to have its own flag in its territory in addition to the official Red and White flag. This opportunity was exploited by the DPRA, which was dominated by ex-combatants by ratifying the Aceh flag exactly the same as the GAM Separatist Movement flag, as a result the ratification of this flag experienced rejection both in Aceh itself and by the Center. in Aceh, this flag was rejected by several minority groups, they refused on the grounds that the flag that was exactly the same as the GAM flag could not represent Aceh's identity in which there were various ethnic groups. By the Central Government, the reason is of course they are not willing if the separatist flags appear within the territory of their sovereignty. On the contrary, the DPRA ratified this flag as a form of affirming this Aceh as a special area within the NKRI, they tried to offer the Aceh Nationhood within the Unitary Republic of Indonesia, although the desire for independence from Indonesia had vanished with the Helsinki MoU. But the desire of the DPRA was hindered by the concept of the nation state used by Indonesia. For Indonesia there is only one Nation and one Country. Moving on from the above problems, this study wanted to see how a symbol of flag literacy was used as a tool by elites in Aceh in negotiating nationhood Aceh within the NKRI. This study borrowed theorist Oommen who explained the concept of state and nation state. Besides that, theorization of symbols and nationhood is also needed to explain the concept of flag symbols. Based on the results in the field showing the importance of the flag is influenced by the place and time of its use, when the flag is only in Aceh, the flag is no more than an arena for local elite interaction in the real GAM status, but this interest is different when the Moon Star Flag appears in Central and Regional relations. When emerging in the Central and regional relations, this flag turned into an arena for negotiating the nationhood of Aceh within the Unitary Republic of Indonesia, the desire for independence from the GAM combatants had vanished but at least the nationhood of Aceh as an independent nation was kept by them on a Moon Star Flag.

Kata Kunci : simbol, nationhood, state and nation state