Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Idle Cash (Studi pada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)

RUCHYATUL MAWARNI, John Suprihanto, Dr., M.I.M,

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pada pengelolaan idle cash pada BKAD Kabupaten Sleman dan BPKAD Kota Yogyakarta serta menganalisis berapa besar potensi idle cash serta pendapatan bunga deposito melalui investasi idle cash.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan studi kasus dengan alat analisis logic model dan komparasi, serta analisis kuantitatif yang menggunakan Konsep BIGG (2002) terhadap data-data keuangan 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan gambaran proses pengelolaan idle cash dan penilaian akuntabilitas pengelolaan idle cash di BKAD Kabupaten Sleman dan BPKAD Kota Yogyakarta. Proses pengelolaan idle cash di BKAD Kabupaten Sleman dimulai ketika mengevaluasi anggaran kas dan persediaan kas yang dilakukan setiap akhir bulan sehingga terlihat adanya kelebihan kas. Proses pengelolaan idle cash di BPKAD Kota Yogyakarta dimulai ketika mengevaluasi potensi penerimaan kas dan kebutuhan kas serta persediaan kas yang dilakukan beberapa kali dalam sebulan untuk mengetahui adanya kelebihan kas (idle cash). Kelebihan kas akan diinvestasikan dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada bank umum dengan tingkat bunga tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan idle cash di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan peraturan dari pusat maupun peraturan daerah. Berdasarkan analisis data kuantitatif diketahui bahwa baik Pemerintah Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan optimalisasi pendapatan bunga deposito melalui pemanfaatan idle cash.Potensi idle cash Kabupaten Sleman tahun 2017 dapat mencapai Rp798.860.018.114,44 dengan potensi pendapatan bunga deposito Rp40.576.669.825, sedangkan potensi idle cash Kota Yogyakarta tahun 2016 sebesar Rp393.793.062.074,67 dengan potensi pendapatan bunga deposito sebesar Rp12.545.639.957. Standar Prosedur Operasional dalam proses pengelolaan idle cash perlu dibuat oleh BKAD Kabupaten Sleman dan BPKAD Kota Yogyakarta, serta pertimbangan pemberian reward and punishment dapat menjadi stimulus dalam implementasi akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan idle cash.

This research aims to analyze idle cash management accountability at Sleman Regency Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) and Yogyakarta Municipality BPKAD, and to analyze the potentials of idle cash amount and deposit interest income through idle cash investment. This is a qualitative study using a case study method with logic model and comparative analysis tools, and a quantitative analysis using the BIGG concept (2002) of 2016-2017 financial data. The results of the study show an overview of idle cash management process and the idle cash management accountability assessment at Sleman Regency BKAD and Yogyakarta Municipality BPKAD. The idle cash management process at Sleman Regency BKAD starts when cash budget and cash available evaluation is carried out at the end of each month, so that idle cash is determined. The idle cash management process in Yogyakarta Municipality BPKAD begins when evaluation of the potential cash receipts and cash needs and cash available is carried out several times a month to determine idle cash. Idle cash will be invested in 1 (one) month time deposit at a commercial bank with a certain interest rate in accordance with current regulations. Accountability for idle cash management in Sleman Regency and Yogyakarta Municipality has been carried out in accordance with both the central and regional regulations. Based on a quantitative data analysis it is known that both the Sleman Regency and the Yogyakarta Municipality can increase Regional Original Revenue by optimizing deposit interest income through the use of idle cash. The potential of idle cash in Sleman Regency in 2017 could reach Rp798,860,018,114.44 with potential deposit interest income of Rp40,576,669,825, while Yogyakarta Municipality�s idle cash potential in 2016 was Rp393,793,062,074.67 with a potential deposit interest of Rp12,545,639,957. The standard operating procedure for idle cash management process needs to be made by BKAD Sleman Regency and BPKAD in Yogyakarta City, and consideration of reward and punishment can be us as a stimulus in implementing accountability and optimizing local revenue through idle cash management.

Kata Kunci : Akuntabilitas, penganggaran kas, idle cash, deposito, tingkat bunga, peraturan, dan SOP