KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 97/PUU-XI/2013

Achmad Saifudin F, JOKO SETIONO SH MHum

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

INTISARI Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini menjadi kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa MK tidak berwenang dalam memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum memenuhi asas kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dan mengetahui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pasca Putusan No. 97/PUU-XI/2013. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal reseach). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh KPU sesungguhnya belum memenuhi aspek kepastian hukum karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 memberikan pemaknaan terhadap pergeseran rezim pemilihan bahwa rezim pilkada bukan rezim pemilu lagi, namun dalam amar putusan No. 97/PUU-XI/2013 hanya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, maka dengan begitu yang dinyatakan pemilu sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilu diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Berkaitan dengan itu juga penyeleggara pemilu adalah KPU yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. KPU tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah karena KPU sendiri adalah organ pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memang seharusnya tidak seperti pemilu langsung, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 pilkada secara ideal dipilih dengan cara indirect democracy di DPRD yang sesuai konsep negara hukum prismatik yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kata kunci: pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, mahkamah konstitusi.

ABSTRACT The organizer of the regional head election is currently the authority of the General Election Commission (KPU). Decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 has declared and decided that the Constitutional Court has no authority in deciding and adjudicating disputes over the results of regional head elections. The purpose of this research is to know and analyze the organizer of regional head election by General Election Commission to fulfill the principle of legal certainty after the decision of Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 and to know the system of regional head election implementation after Decision of Constitutioal Court No. 97/PUU-XI/2013. The method used in this research is library research and this research is normative legal research. From the result of the research, it can be seen that the regional head election organizer by the KPU does not yet fulfill the legal certainty aspect because in the decision of Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 gives meaning to the shift of election regime that the regime of regional head election is not election regime anymore, but in the ruling No. 97/PUU-XI/2013 only states the authority of the Constitutional Court in deciding disputes over the results of regional head elections contradictory to the Constitution. With the understanding that the authority of the Constitutional Court, one of which is to decide upon the disputes on the results of the general election, therefore election is held in accordance with Article 22E Paragraph (2) of the Constitution, that the election is held to elect Members of DPR, DPD, President and Vice President and DPRD. Related to that, the election commissioners are the Election Commission mentioned in Article 22E Paragraph (5) of the Constitution. Therefore, KPU does not have the authority to hold the regional head election because the KPU itself is the organ of the election and the election of the regional head should not be like the direct election , after the Constitutional Court Decision no. 97PUU-XI / 2013 pilkada ideally selected by way of indirect democracy in the DPRD appropriate to the concept of prismatic legal state that puts Pancasila as the source of all sources of law. Key note: general election, election of regional heads, constitutional court.

Kata Kunci : Kata kunci: pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, mahkamah konstitusi.