ANALISA MOTIVASI PENGACARA ORGANISASI BANTUAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS PROBONO

NOVIE AVIANTARI, Dr. Sumaryono, M.Si.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Probono merupakan kewajiban mandatory seorang pengacara. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Disisi lain, program bantuan hukum bagi orang miskin dijalankan KEMENKUMHAM sebagai salah satu kebijakan sosial yang diambil untuk mencapai pemerataan equality before the law, acces to justice, dan fair trial di Indonesia dengan menggandeng OBH sebagai mitranya. Adanya program bantuan hukum ini membuat pengacara OBH secara otomatis menjadi pengacara prodeo yang dibiayai oleh pemerintah dan bertugas memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi orang miskin. Dengan kata lain, program bantuan hukum ini membuat pengacara OBH menjalankan dua amanat UU yaitu probono dan prodeo secara bersamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengacara OBH memaknai probono sebagai sebuah tanggung jawab profesi atau kode etik yang dilakukan secara sadar sesuai kemampuannya berdasarkan keputusan pribadi pengacara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengacara OBH tetap melaksanakan probono serta melakukan proses pendampingan dengan baik meskipun memiliki kewajiban prodeo dari KEMENKUMHAM. Hal ini ditenggarai akibat adanya faktor intrinsik berupa tanggung jawab profesi, pengembangan diri, kepedulian sosial, dan ketertarikan. Faktor eksternal akan kebutuhan sebuah eksistensi juga tumbuh di kalangan pengacara OBH. Teori dua faktor Herzberg memandang kedua faktor tersebut sebagai dua kontinum yang saling membangun. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memberikan kepuasan bagi pengacara OBH dari sisi existence, relatedness, dan growth ketika mereka memutuskan untuk melakukan aktivitas probono.

Probono is a Lawyers mandatory obligations. This obligation is regulated in Law Number 18 the Year 2003. On the other hand, the legal aid program for the poor is run by the Ministry of Law and Human Rights as one of the social policies taken to achieve equality before the law, access to justice, and the fair trial in Indonesia by cooperating with OBH as its partner. The OBH lawyer automatically becomes a prodeo lawyer who is funded by the government and has the duty to provide free legal assistance to the poor. In other words, this legal aid program made OBH lawyers carry out two mandates of the Law, namely probono and prodeo simultaneously. This study shows that OBH lawyers interpret probono as a professional responsibility or code of ethics that is carried out consciously according to their abilities based on the attorney's personal decisions. The study also shows that OBH lawyers continue to carry out probono even though they are paid by the Ministry of Law and Human Rights for doing prodeo task. This is thought to be due to intrinsic factors such as professional responsibility, self-development, social care, and passion. External factor as the need for existence also grew among OBH lawyers. Herzberg's two-factor theory views both internal and external factors as two continuum that build on each other. This study also explains how these factors can provide OBH lawyers satisfaction in terms of existence, relatedness, and growth when they decide to do probono activities.

Kata Kunci : Probono, Motivasi, Teori dua faktor herzberg, ERG Clayton Alderfer