DIALOG NEGARA DAN BINIS DALAM POLITIK REGULASI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI ERA OTONOMI DAERAH

VANDY YOGA SWARA, Drs. Hendri Adjie Kusworo, M.Sc., PhD.

2018 | Tesis | MAGISTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dinamika dan motif di balik pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) oleh pemerintah daerah. Melalui studi kasus di salah satu wilayah tambang, riset ini menemukan praktik regulatory CSR di tingkat daerah sangat berkaitan dengan relasi yang terhubung antara negara dan bisnis tambang dalam konteks daerah. Studi kasus digunakan karena adanya penyimpangan prakik penyelenggaraan regulasi tanggung jawab sosial dari sebagian besar tren daerah lain yang ada di Indonesia. Sumber informasi utama dalam studi kasus ini adalah mereka yang termasuk ke dalam regulatory agency (birokrasi dan legislatif), regulatory targeted (kelompok bisnis tambang) dan interest group yang berasal dari kelompok masyarakat (aktivis lingkungan dan masyarakat sekitar tambang). Dengan menggunakan pendekatan private interest theory of regulation, hasil studi mengungkapkan regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah pusat memiliki kecenderungan yang dimaknai secara multi-tafsir oleh berbagai interest group di dalam regulasi. Alhasil kecenderungan ini dimanfaatkan oleh berbabagai pihak untuk menafisrkan CSR sesuai kepentingan mereka. CSR regulatory landscape yang menyeret berbagai pihak menjadi regulatory agency telah membuat pemerintah daerah berbondong-bondong turut serta meregulasi CSR di wilayahnya sejak 2010. Melalui kewenangannya di era desentralisasi, pemerintah daerah dan bisnis memproduksi berbagai ketidakpatuhan atas regulasi demi kepentingan keberlanjutan bisnis. Mengatur CSR adalah langkah politik yang diambil untuk meredam berbagai protes interest group di luar pemerintah dan bisnis terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan. Legislatif berperan sebagai supplier atas demand yang muncul dari negara dan bisnis. Kehadiran regulasi CSR yang ditengarai memunculkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, justru berubah menjadi ancaman bagi negara dan bisnis. Studi ini memetakan terdapat dua kelompok dominan dalam interest group di level masyarakat; kelompok aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sekitar tambang. Meski keduanya memiliki interest yang berbeda, namun terdapat koherensi dalam regulasi CSR, dimana praktik regulatory CSR oleh pemerintah daerah dianggap sebagai langkah yang diambil negara untuk mengakomodasi kepentingan bisnis yang pada saat itu tengah mendapat berbagai sorotan atas dosa sosial dan lingkungan. Praktik meregulasi CSR di daerah pada akhirnya memunculkan dinamika baru yang menyuguhkan perlawanan dari berbagai interest group di dalam regulasi untuk mengubah landscape regulasi menuju regulatory pluralism.

This research was conducted to find the motives behind regulatory CSR by local government. Through a case study in one of the mining area, it shows that the regulatory CSR practice in the local level (region and/or province) was closely related to the relation of local government and business entities. The purpose of using the case study was caused by the regulatory CSR phenomenon in this study area that found different from the other regions in Indonesia. Main information sources of this study were those who included into several groups: regulatory agency (bureaucracy and legislative), regulatory targeted (business actors), and also interest group which came from civil society. Private interest theory of regulation was applied in this study, and that resulted in regulation made by the central government had a tendency to have multi interpretation by the interest group on the regulation. This tendency then been mistreated by various parties to interpret CSR according to their interest. CSR regulatory landscape that dragged numbers of parties to be regulatory agency has turned the local governments into CSR regulating actors since 2010. In decentralized era, local governments and business actors made numbers of disloyalties of the regulation in order to run the mining business smoothly. Regulatory CSR is the political way that has to be taken to muffle various protest by interest group that mainly closely related with social responsibility and environmental impact. The legislative act as a supplier of country and business actors demand. The presence of CSR regulation that is supported by groups of society in contrast being a thread towards the country and business actors. This study divide that there were two dominant group inside the interest group; environment activist group and society alliance in mining area. Even though they both had a different interest but there was a coherence in regulating CSR, whereas the practice of CSR regulatory by the local government considered as the national way to accommodate the business interest that in the moment was seen to have social and environmental sin. CSR regulatory practice in the local level at last bring out the new dynamic of resistance by various interest groups in the regulation to change the regulatory landscape into the pluralism model of regulation.

Kata Kunci : regulatory CSR, local government, private interest theory, interest group, supply and demand, regulatory pluralism