ANALISIS PENYERAHAN ASET YANG BERASAL DARI PKP2B (PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA) OLEH KONTRAKTOR PASCA PERUBAHAN MENJADI IUPK (IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS) OPERASI PRODUKSI

RENA JUWITA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status kepemilikan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, proses penyerahan BMN PKP2B Generasi I oleh kontraktor kepada Pemerintah setelah berakhirnya kontrak dan PKP2B berubah menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan, pemanfaatan lanjutan BMN PKP2B Generasi I oleh pemegang IUPK Operasi Produksi perpanjangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, kontrak-kontrak PKP2B. Pengumpulan data dilakukkan dengan studi dokumen dan wawancara pada narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalilsis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, status kepemilikan barang yang berasal dari pelaksanaan IUPK Operasi Produksi tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan PKP2B dimana status kepemilikan barang dipengaruhi oleh pemberian kelonggaran/pembebasan kewajiban perpajakan berupa Bea Masuk, PPN, dan PPnBM, maka kepemilikan barang yang diperoleh dari pelaksanaan IUPK Operasi Produksi menjadi hak perusahaan. Hal ini dikarenakan pada IUPK Operasi Produksi, perusahaan diharuskan membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan barang-barang yang diperoleh kontraktor PKP2B setelah menjadi pemegang IUPK Operasi Produksi perpanjangan merupakan hak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, khusus untuk BMN yang berasal dari pelaksanaan PKP2B Generasi I harus diserahkan kepada Pemerintah sebagai pemilik barang setelah kontrak berakhir. Kedua, proses penyerahan BMN PKP2B Generasi I yang berada dalam penguasaan kontraktor harus dilakukan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2012. Ketiga, pemegang IUPK Operasi Produksi perpanjangan yang akan menggunakan BMN PKP2B diterapkan dalam bentuk pemanfaatan sewa.

This research aims to find out and analyze the ownership status of goods obtained from the implementation of Special Mining Business License (IUPK) Operation Production, the process of submitting the state owned assets of PKP2B Generation I by the contractor to the Government after the end of contract and PKP2B changes to IUPK Operation Production extension, the continued use of state owned assets of PKP2B Generation I by the IUPK Operation Production extension holder. The type of research used in this study is normative legal research. Performed using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of literature, legislation, PKP2B contracts. Data collection techniques in the research were conducted through literature studies and interviewing speakers. The data obtained from the study were then analyzed qualitatively. The results of this study are: First, the ownership status of goods originating from the implementation of the of IUPK Operation Production is not regulated in the regulations. Compared to the implementation of PKP2B where the ownership status of the goods is affected by the provision of allowance / exemption from tax obligations in the form of Import Duty, VAT, and PPnBM, the ownership of goods obtained from the implementation of the of IUPK Operation Production is the company's right. It becaused that IUPK Operation Production holders must pay taxes obligations in accordance to the laws and regulations. Likewise, the goods obtained by the PKP2B contractor after becoming the holder of the IUPK Operation Production extension is the company's right. Based on this, specifically for state owned assets originating from the implementation of PKP2B Generation I, it must be submitted to the Government as the owner of the goods after the contract expires. Second, the process of submitting the Generation I PKP2B BMN which is in the contractor's control must be carried out in accordance with Article 26 paragraph (2) of The Minister of Finance Regulation Number 67 of 2012, Third, the IUPK Production Operation extension holder who will use the BMN PKP2B is applied in the form of lease utilization.

Kata Kunci : Penyerahan, Pemanfaatan BMN, Aset, PKP2B, IUPK OP