PERUMUSAN NORMA BARU DALAM UNDANG-UNDANG MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KURNIAWAN, Joko Setiono, S.H.,M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi perumusan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan frasa "menguji undang-undang"dalam rumusan Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 dan menganalisis implikasi perumusan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kekuasaan legislasi berdasarkan UUDNRI Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenisnya adalah normatif dan sifatnya deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan hanya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menelusuri dan menginventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu, perumusan norma baru melalui putusan MK berimplikasi pada pergeseran makna original intent dari rumusan Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 terhadap frasa "menguji undang-undang" dan berimplikasi terhadap kekuasaan legislasi, yang secara tekstual DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang dilakukan bersama Presiden dan DPD RI menurut UUDNRI Tahun 1945 kemudian pemaknaannya bergeser karena ada peran MK melalui pembuatan norma baru melalui putusannya.

The purpose of this research is to analyze the implications of the formulation of norms through the decision of the Constitutional Court against the meaning of the phrase "legislation review" in the formulation of Article 24C Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and analyze the implications for the legislation power the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The research method used in this research is normative and is descriptive. The approach used in this research is statutory approach, case approach, historical approach and conceptual approach. The data used in this normative research is secondary data obtained from literary materials. Secondary data used only include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The ways and tools of data collection in this research is by tracing and inventorying primary, secondary, and tertiary legal materials, while tools of the data collection used is document study or library materials relevant to this research. The results of this study are the formulation of new norms through the decision of the Constitutional Court has implications on the shift in the meaning of original intent from the formulation of Article 24C Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia against the phrase "legislation review"; and implications for the power of legislation, which textually DPR RI holds the power to form a legislation carried out with the President and DPD RI according of the Constitution Republic of Indonesia Year 1945 then the meaning is shifted because there is a role of the Court through the creation of new norms through its verdict.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Negative Legislator, Perumusan Norma Baru, dan Kekuasaan Legislasi