Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Undang-Undang Dasar

ABDURRAHMAN, Andi Sandi Ant.T.T., S.H., LL.M.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Dalam perkara pengujian Undang-Undang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat 4 (empat) perkara yang diputus melewati dari masa berlaku UU APBN tersebut. Dari keempat putusan tersebut, terdapat 1 (satu) putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian UU APBN melewati masa berlaku dari UU APBN tersebut sekaligus juga menilai konstitusionalitas dari putusan yang melewati waktu yang amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengujian UU APBN dan juga akademisi serta praktisi di bidang pengujian undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa : pertama, penyebab Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian UU APBN melewati waktu berlakunya UU APBN tersebut adalah : (1) Karakteristik UU APBN yaitu mempunyai masa berlaku yaitu satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, (2) Keterlambatan pengajuan perkara oleh pemohon, dan (3) UU APBN tidak mendapatkan prioritas untuk diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pada perkara pengujian UU APBN yang diputus pada waktu UU APBN tersebut sudah tidak lagi berlaku secara konstitusional tidak dapat dibenarkan, karena objek perkara sudah tidak lagi ada. Putusan tersebut dalam amarnya seharusnya menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena sudah kehilangan objek.

In the case of the judicial review on the state budget by the Constitutional Court, there are 4 (four) cases that have been decided when the state budget was no longer valid. Of the 4 (four) decisions, there is 1 (one) decision that stated that the request was granted. This research is an attempt to find out the causes of the Constitutional Court decided the case of the judicial review on the state budget when the state budget was no longer valid and also assessing the constitutionality of the decision of the judicial review on the state budget when the state budget was no longer valid that states that the request was granted. This research is a normative legal research. This research is done by literature study which is complemented by interview with the parties related to the judicial review on the state budget and also academics and practitioners on the judicial review. Based on the research that has been done, it can be seen that: first, the causes of the Constitutional Court decided the cases of the judicial review on the state budget at the time when the state budget was no longer valid are : (1) Characteristics of the state budget which has a validity period that is one year from January 1st to December 31st, (2) The delay in filing the case by the applicant, and (3) the case of the judicial review on the state budget, especially the state budget that the validity is almost ended, does not get priority to be decided first by the Constitutional Court. second, the decision of the Constitutional Court that granted the request in the case of the judicial review on the state budget which was decided at the time when the state budget was no longer valid, constitutionally could not be justified, because the object of the case was no longer exist. The decision on that case should have stated that the request of the applicant cannot be accepted because the object of the case has been lost.

Kata Kunci : Pengujian undang-undang/judicial review, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UUAPBN)/The State Budget, Mahkamah Konstitusi/Constitutinal Court.