Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Kulon Progo DIY

MARITA AHDIYANA, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP; Dr. Ambar Widaningrum, MA

2018 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengkaji pengembangan kapasitas kelembagaan program penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Kulon Progo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulonprogo yang telah melakukan berbagai upaya bagi peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan program penanggulangan kemiskinan pada kurun waktu tahap kedua pencapaian visi jangka panjang tahun 2011 - 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi TKPK sampai dengan tingkat kecamatan dan desa ditandai dengan pola kerja dan pembagian tugas yang belum dideskripsikan secara jelas sehingga belum berfungsi maksimal. Dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas teknis anggota tim telah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan magang tim teknis. Dari dukungan dana APBD, sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 realisasi yang digunakan untuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan mengalami pasang surut, hingga hanya mencapai 24,29% pada 2016. Walaupun demikian telah ada dukungan dana yang berasal dari dana non APBD berupa CSR. Pengembangan Sinangkis hingga akhir tahun 2017 belum berhasil mencapai adanya data terintegrasi. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, TKPK telah melaksanakan rakor setidaknya tiga kali dalam satu tahun. Selain dengan instansi terkait, relasi dengan stakeholders di luar instansi pemerintah juga dilakukan dengan sektor bisnis melalui CSR, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Partisipasi aktif tiga pihak yaitu negara, masyarakat, dan sektor swasta telah nampak dalam pengembangan kapasitas yang dilakukan, namun peran aktif dari masyarakat sipil masih dominan dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Keterlibatan kelompok masyarakat miskin yang merupakan penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan masih sangat terbatas. Penelitian ini berkontribusi pada penjelasan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan dalam program penanggulangan kemiskinan daerah mensyaratkan sejumlah strategi dan kapasitas, yaitu struktur organisasi (Antlov, et al., 2010), sumber daya (Antlov, et al., 2010; Fiszbein, 1997, dalam Keban, 2000), relasi antar stakeholders (Antlov, et al., 2010), dan partisipasi masyarakat. Partisipasi dari negara dan swasta telah nampak dalam pengembangan kapasitas kelembagaan program penanggulangan kemiskinan, namun partisipasi masyarakat masih terbatas pada organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat tertentu. Partisipasi aktif dari masyarakat miskin sebagai kelompok target program belum optimal. Padahal berdasarkan pendekatan partisipatif, pengembangan kapasitas harusnya memperkuat dan mengakui kapasitas dari orang miskin dan kaum marjinal serta mendorong keterlibatan mereka dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan mereka sendiri.

This study examines the institutional capacity building of regional poverty reduction programs in Kulon Progo Regency through the Regional Poverty Reduction Coordination Team (TKPKD). This research was conducted in Kulonprogo Regency which has made various efforts to improve and develop the institutional capacity of poverty reduction programs in the second phase of the achievement of the long-term vision for 2011-2016. The results of the study indicate that the organizational structure of TKPK up to the sub-district and village levels is characterized by work patterns and division of tasks that have not been clearly described so that they have not functioned optimally. In developing human resources, increasing the technical capacity of team members has been carried out through various training and technical team internships. From APBD funding support, from 2013 to 2016 the realization used for poverty reduction activities has experienced ups and downs, reaching only 24.29% in 2016. Nonetheless, there has been financial support from non-APBD funds in the form of CSR. Sinangkis development until the end of 2017 has not succeeded in achieving integrated data. From 2013 to 2015, TKPKD has held coordination meetings at least three times in one year. In addition to related institutions, relations with stakeholders outside government agencies are also carried out with the business sector through CSR, universities and community organizations. Three parties' active participation, namely the state, the community, and the private sector in capacity building carried out has been seen, but the active role of civil society is still dominant in certain community groups. The involvement of poor people who are beneficiaries of poverty reduction programs is still very limited. This research contributes to the explanation that institutional capacity building in regional poverty reduction programs requires a number of strategies and capacities, namely organizational structures (Antlov, et al., 2010), resources (Antlov, et al., 2010; Fiszbein, 1997, in Keban, 2000), stakeholders relations (Antlov, et al., 2010), and community participation. State and private participation has been seen in the implementation of institutional capacity building for poverty reduction programs, but community participation is still limited to community organizations and certain community groups. Active participation from the poor as the program target group is not optimal. Even though based on a participatory approach, capacity building should strengthen and recognize the capacities of the poor and marginalized and encourage their involvement in fulfilling their own aspirations and needs.

Kata Kunci : pengembangan kapasitas, kelembagaan, program penanggulangan kemiskinan/capacity building, institutions, poverty reduction programs