Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Notaris di Kabupaten Berau

RESTU DARMA SAPUTRA, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan pembinaan dan pengawasan notaris kota Berau dilakukan oleh MPD yang berada di kota Tarakan Kalimantan Utara bukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang berada di Kalimantan Timur serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas daerah Kota Tarakan terhadap penyelenggaraan tugas notaris di Kabupaten Berau. Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung untuk memperoleh data primer dan dilengkapi dengan data sekunder. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Teknik penarikan Sampel yang dipilih yaitu non probability sampling dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis data disajikan secara dekriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa pertimbangan mengenai mengapa pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Berau Kalimantan Timur dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang berada di Kota Tarakan Kalimantan Utara diantaranya (1) Letak Geografis Kabupaten Berau; (2) Belum Dibentuknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Utara; dan (3) Tidak Menambah Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan minimal satu kali dalam setahun adapun menurut Notaris yang berada di Kabupaten Berau pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Bab V Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam menjalankan pemeriksaan terdapat faktor-faktor penghambat baik itu faktor eksternal dan internal yang menyebabkan sampai pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan belum juga dilaksanakan.

This study aims to find out and analyze what is the consideration of the guidance and supervision of the city of Berau notary conducted by MPD in the city of Tarakan, North Borneo, not by the Regional Supervisory Board in East Borneo and to know and analyze the implementation of supervision and supervision by the Regional Supervisory Board Tarakan City for the implementation of notary duties in Berau District. This type of research used empirical research by conducting direct interviews to obtain primary data and completed with secondary data. The nature of the research used is descriptive. Sampling techinque using non probability sampling with purposive sampling method. Data analysis is done by using qualitative approach. The results of data analysis are presented descriptively. The results showed that there were several considerations regarding why the supervision and guidance of Notaries in Berau District of East Borneo was carried out by the Regional Supervisory Board located in Tarakan City, North Borneo including (1) Geographic Location of Berau Regency; (2) The establishment of the North Borneo Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights; and (3) Does Not Increase the Expense of the State Revenue and Expenditure Budget. As well as the Regional Supervisory Board conducting inspections at least once a year according to the Notary in Berau Regency the examination conducted is in accordance with Chapter V of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.39-PW.07.10 of 2004, in carrying out examination there are inhibiting factors, both external and internal factors that cause the examination to be carried out until this research has not been carried out.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Pembinaan dan Pengawasan