THE ACHIEVEMENT OF LOCAL GOVERNMENT RELATED TO THE RENTAL WALK-UP FLATS POLICY (Case of Sleman Regency)

RIZKI ARDIANTO N, Deva Fosterharoldas Swasto, S.T, M.Sc, Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Populasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kota-kota besar, kawasan industri dan pendidikan. Sleman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki masalah dalam perumahan dan permukiman karena meningkatnya jumlah penduduk. Untuk masalah tersebut konsep rumah susun (rusunawa) menjadi salah satu alternatif pemecahan. Pembangunan rumah susun di Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan Kebijakan Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Menengah Nasional 2004-2009, antara lain, mewajibkan pembangunan rumah yang layak. Pembangunan rumah susun di Kabupaten Sleman dimulai pada tahun 2006, dan sampai sekarang di Kabupaten Sleman 13 menara telah dibangun yang dibagi menjadi 4 lokasi. Berbeda dengan daerah lain, rusunawa di Kabupaten Sleman memiliki tingkat hunian yang cukup tinggi dan banyak orang mendaftar untuk daftar tunggu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara dari Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, UPT-Rusunawa Kabupaten Sleman dan warga datar. Kriteria yang digunakan sebagai variabel didasarkan pada evaluasi kebijakan William Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi dan daya tanggap. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pencapaian pembangunan rumah susun di Kabupaten Sleman. Pencapaian peran pemerintah daerah ini yang mendasari tingkat hunian flat walk-up di Kabupaten Sleman mencapai 100%, berbeda dari daerah lain. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah daerah dalam pembangunan flat walk-up yang efektif, efisien, dan menerima respon positif. Hasil pencapaian peran pemerintah daerah adalah karena faktor-faktor yang berpengaruh, termasuk: harga sewa; lokasi; profesionalisme, infrastruktur, fasilitas dan utilitas (PSU); dan kemauan pribadi.

The population in Indonesia continues to increase from year to year, especially in big cities, industrial and education area. Sleman, one of the regency in Special Province of Yogyakarta, also has housing and settlements problems due to the increasing population. To address this problem, the concept of flats (rusunawa) is become one of alternative solution. The construction of flats in Sleman Regency was carried out based on Government Policy through the 2004-2009 National Medium-Term Long-Term Development Plan which is the responsible to providing decent and liveable houses. Construction of flats in Sleman Regency began in 2006, and up to now in Sleman Regency 13 towers have been built and operated which are constructed into 4 locations. Unlike other regions, rental walk-up flats in Sleman Regency has a fairly high occupancy rate and many people register for the waiting list. This research is intended to find out how was the achievement of the Local Government of Sleman Regency related to the rental walk-up flats development policy. This study used a qualitative descriptive method with observation and interviews from the Public Works Agency, Bappeda, UPT- Rusunawa of Sleman Regency and walk-up flat residents. The criteria used as a variable are based on the policy evaluation of William Dunn, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness. The results of this study are that local governments play an important role in the achievement of rental walk-up flats development policy in Sleman Regency. The achievement of the role of this regional government that underlies the rental walk-up flats occupancy rates in Sleman Regency reaches 100%, different from other areas. This is due to the role of local governments in the construction of rental walk-up flats that are effective, efficient, and receive a positive response. The results of the achievement of the role of the local government are due to the influential factors, including: rental prices; location; professionalism; infrastructure, facilities and utilities (PSU); and personal willingness.

Kata Kunci : Rental Walk-up Flats, Local Government Achievement, Policy Evaluation