ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

SUGIYANTO, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., Mhum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan serta pengaruh itikad baik dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk mengetahui pengaruh penerapan itikad baik dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji data skunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundangundangan ; bahan hukum skunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku dan jurnal ; dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga ditunjang dengan hasil wawancara terhadap narasumber yakni hakim yang ditunjuk sebagai Mediator di Pengadilan Negeri Malang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Pasca berlakunya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator hakim di Pengadilan Negeri Malang telah melaksanakan proses mediasi dengan itikad baik dalam setiap proses penyelesaian perkara perdata, karena sifatnya yang wajib. Hal tersebut jelas terlihat tidak ada laporan dari mediator hakim tentang mediasi yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan proses tersebut harus dilalui oleh para pihak karena adanya konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakannya mediasi dengan itikad baik. Kedua, Pengaruh keberadaan itikad baik dalam Perma ini memang lebih tepat dalam proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan para pihak dengan bantuan mediator hakim, dan bukan hasil akhir dari mediasi itu sendiri, yaitu tercapainya penyelesaian perkara perdata yang win win solution, yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap penyelesaian suatu perkara perdata gugatan, mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai juga.

This study aimed to determine the implementation and effect of good faith in the settlement of civil cases through mediation after the stipulation of the Regulation of the Supreme CourtNumber 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in court and to determine the effect of the good faith implementation in the settlement of civil cases through mediation after the stipulation of the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. This study used normative legal study method by reviewing the secondary data collected from primary legal material in the form of legislation; secondary legal material in the form of the work of legal experts in the form of books and journals; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Bahasa Indonesia dictionary. This study was also supported by the results of interviews with the sources of information, the judges who were appointed as Mediators at the Malang District Court. The data were analyzed qualitatively and the results were delivered descriptively. The results of the study showed that: First, after the stipulation of the Regulation of Supreme Court Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, the mediators in the Malang District Court have carried out the mediation process in good faith in every process of civil litigation as a compulsory action. This clearly shows that there is no report from the mediators regarding mediation that cannot be implemented, because the process must be passed by the parties due to legal consequences if the mediation is not implemented in good faith; secondly, the effect of good faith in the Supreme Court Regulation is indeed more accurately stated at the level of the mediation process, not as the final result, namely the achievement of a win/win solution in civil cases, which will ultimately affect the settlement of a civil case, and reduce the accumulation of cases registered in the court, so that it will be able to achieve the principles of justice, namely simple, fast and low cost.

Kata Kunci : Iitikad baik, Mediasi, Sengketa Perdata, Penyelesaian Perkara