Kandidasi Calon Kepala Daerah Diinternal Partai Politik (Studi Kasus Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017)

WIBISENO UDIAJI, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P.

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana kandidasi kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 diinternal partai politik. Tingkat inklusifitas partai dalam melakukan kandidasi akan memberi pengaruh terhadap demokratisasi diinternal partai politik. Metode studi khasus digunakan untuk melakukan penelitian kandidasi kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 diinternal partai politik ini. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis studi khasus ini adalah pendekatan kualitatif. Pengadaan kandidat yang dilakukan PDI-P, PAN dan Golkar dalam kandidasi kepala daerah diinternal partai belum terdemokratisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perluasan partisipasi yang dilakukan dalam pengadaan kandidat melalui penetapkan batasan syarat kandidat. Sedang Demokrat, Nasdem, Gerindra, PPP dan PKS lebih inklusif dengan tidak menetapkan persyaratan kandidat yang ketat. Demokratisasi dimensi selektoral diiinternal partai politik terlihat belum berjalan dengan baik. Selektoral dibeberapa partai menetapkan beberapa persyaratan yang membatasi kandidat untuk dapat mengikuti kandidasi diinternal partai. Meskipun terdapat beberapa partai lebih longgar dalam menetapkan persyaratan kandidat, tapi hasil keputusan kandidasi masih berada ditangan pusat. Partai politik telah melakukan demokratisasi diinternal partai politik pada dimensi desentralisasi. Dimana kandidasi kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 yang dilakukan partai politik telah melibatkan unit partai di tingkat lokal dan daerah dengan membentuk delegasi partai yang diberi tugas melakukan seleksi kandidat. Semua partai dalam pengambilan keputusan pengkandidasian menggunakan sistem penunjukan dengan tersentralisasi di pusat, sehingga lebih terlihat eksklusif. Namun begitu, secara terbatas kandidasi Haryadi-Heroe cenderung lebih inklusif dibanding kandidasi Imam-Fadli. Partai pengusung Haryadi-Heroe mengurangi pembatasan syarat kandidat dan penentuan pasangan kandidat juga lebih terdesentralisasi di tingkat lokal/daerah. Sedangkan partai pengusung Imam-Fadli terlihat lebih eksklusif dengan menetapkan kandidat tunggal dan penentuan pasangan kandidat lebih sentralistik, yang mana ditunjuk oleh pusat.

This research was aimed to explain to what extent of Yogyakarta regional head's candidacy in the internal political parties in 2017. The level of inclusiveness party in conducting would give the influence on the democratization of internal political parties. Case study method was conducted to carry out the research on Yogyakarta regional head's candidacy in the internal political parties in 2017. The qualitative approach was used to analyze this case study. The procurement of candidates held by PDI-P, PAN, and Golkar in Yogyakarta regional head's candidacy in the internal political parties had not been well democratized. It was indicated by the absence of an expansion of participation which was held in procuring candidates through the limits determination of candidate requirements. Meanwhile, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PPP and PKS were more inclusive by not setting the strict candidate requirements. The democratization of the selectoral dimension in the internal political parties did not run well. Although there were a number of parties that was more loosely in determining candidate requirements, the result of the candidacy decision was still in the center government. Political parties had democratized internally political parties in the decentralization dimension. Where Yogyakarta regional head's candidacy in the internal political parties in 2017 had involved party units at the local and regional levels by forming delegate party which had task to with select the candidates. All parties in making decision of the candidacy used a centralized appointment system at the center government, so that it looked more exclusive. However, Haryadi-Heroe's candidacy tends to be more inclusive than the candidacy of Imam-Fadli on a limited basis. The bearer party of Haryadi-Heroe reduced the restrictions on candidate requirements and determination of candidate pairs also more decentralized at the local / regional level. Whereas the bearer party of Imam-Fadli looked more exclusive by setting single candidates and determining candidate pairs more centrally, which was appointed by the center government.

Kata Kunci : Kandidasi, Kepala Daerah, Demokratisasi, Internal Partai politik