ANALISIS PROSES EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DALAM RANGKA MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK KOMODITAS HASIL PERIKANAN KALBAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PLESMITA PUJIANTI, Dr.NUNUK DWI RETNANDARI, MS

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi dengan potensi perikanan yang tinggi, hal ini didukung oleh banyaknya sungai dan anak sungai serta panjangnya garis pantai yang mengelilinginya. Tidak heran, sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat bermata pencaharian di bidang perikanan. Namun tingginya potensi perikanan yang ada tidak serta merta menyebabkan para pekerja dibidang ini hidup sejahtera. Salah satunya pekerja dibidang pengolahan hasil perikanan, dengan pendapatan rata-rata pertahun sejumlah Rp.11.370.510,- atau Rp.947.543,-/bulan dimana jumlah ini masih berada jauh dibawah upah minimun regional (UMR) Kalimantan Barat yakni Rp.2.046.900,- hal ini menunjukkan bahwa pekerja dibidang pengolahan hasil perikanan masih hidup dalam kategori kurang sejahtera. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak tinggal diam melihat fenomena tersebut, berdasarkan isu strategis yang ada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menyusun kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik hasil perikanan Kalbar. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberi perhatian besar kepada masyarat/kelompok pengolah dengan memberi alat bantu pengolahan dengan tujuan meningkatkan hasil produksi yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat/kelompok pengolah. Namun data yang ada menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan anggaran kegiatan setiap tahun yang fluktuatif cenderung meningkat dengan jumlah hasil produksi yang fluktuatif cenderung menurun. Dalam hal ini pemerintah gagal menerapkan intervensinya. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui penyebab dari gagalnya intervensi pemerintah. Menurut Argyris (1970) dalam Thoha (1989:157) kriteria dari suatu intervensi yang efektif antara lain adanya informasi yang benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, kegagalan intervensi pemerintah disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dan akurat. Hal ini disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan pada proses evaluasi dimana evaluasi yang terlaksana dilakukan sebagai pemenuhan atas syarat administratif semata dan didasarkan pada keberhasilan indikator output yakni kegiatan dikatakan berhasil apabila telah terlaksana dan mampu dipertanggungjawabkan secara administrasi, tidak terdapat kendala dilapangan, serta tidak ada masalah dalam hal pelaporan keuangan. Evaluasi kurang memperhatikan indikator outcome dan tidak berjalan berdasarkan langkah evaluasi kinerja yang seharusnya dilaksanakan yakni adanya evaluation design, memformulasikan evaluation question yang credible, merancang pengumpulan informasi, melaksanakan pengumpulan informasi, merancang dan melaksanakan analisis informasi, menyusun laporan, dan managing evaluation terdapat beberapa langkah yang tidak dilaksanakan oleh implementator sehingga menyebabkan informasi yang didapat dari proses evaluasi menjadi tidak lengkap dan akurat.

West Borneo is one of the provinces in Indonesia with eminent prospect in fishery industry. This regional topography includes tremendous numbers of river and tributary, and the extended coastline surrounding the main island all of which contributes to enourmous amount of fish living in those waterways. It is not surprising that the majority of the people make their living out of fishery industry. However, the sheer number of fish does not guarantee propesrous life for the people working in this industry. One of the community which can display the situation is those who work in raw fish processing, with annual average income reaching only Rp.11.370.510,- or Rp.947.543,-/ month. This figure is far below West Borneo regional minimum wage (UMR) namely Rp.2.046.900,-. It is clear that workers involved in fish industry still live in less prosperous category. The Government of West Borneo has taken actual actions to cope with this situation. Based on the available strategic issues, The Government working collectively with West Borneo Maritime and Fishery Department, has established program for developing and improving agencies and infrastructure facilities in order to support logistic system for West Borneo fishery industry. It was hoped with this program, the government would pour immense attentions to the community working in this industry by providing processing equipment which was aimed to increase productivity. It was also hoped the end result would have brought significant growth to the welfare of the community. Nevertheless, the statistic showed inconsistency between the increase of annual activity budget and the volume of production which is indicating a downward trend. For that specific reason, the government is considered a failure in implementing intervention. Having said that, the writter conducted a research using qualitative approach in order to figure out the grounds of the flop of the government intercession. According to Argyris (1970) in Thoha (1989:157), An effective intervention must consist precise and practicable information. Therefore, it can be said that the bust was due to deficiency of reliable information. The major cause of this problem was the fault in evaluation process of which was conducted merely to fulfill administrative requirement and the success of the program was relied on ouput indicator which means that a program is regarded successful if it is implemented and can be administratively accounted for, has no major obstacles in the field, and is clear in financial reports. The evaluation itself did not put concern in outcome indicator and was not executed accordingly. The evaluation must follow certain steps, such as designing evaluation, formulating credible evaluation questions, designing information collection, conducting information collection, designing and conducting information analysis, compiling reports, and managing evaluation. In this case, there are several steps missed by the implementator, therefore, the acquired information is incomplete and inaccurate.

Kata Kunci : 418982