EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016)

SAMSUL, Dwi Haryati, S.H., M.H

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini, menganalisis sejauh mana eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap perlindungan lingkungan dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 serta mengetahui potensi dampak negatif terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 Tahun 2017 Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian hukum ini, menggunakan model penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian literatur dianalisis menggunakan metode kulitatif. Hasil penelitian ini, Pertama, pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.1/4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 sekaligus mencabut Surat Keputusan Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Selain mencabut Izin Lingkungan lama, keputusan tersebut mengakomodir kepentingan investasi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan memasukan perintah Adendum (pembaharuan) Andal dan RKL-RPL. Kedua, penambangan dan pembangunan pabrik semen di atas kawasan CAT Watuputih berdasarkan Izin lingkungan Nomor 660.1/6 Tahun 2017 memiliki dampak potensial terhadap kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan terjadinya konflik sosial.

This research analyzes the extent to which the executorial decision of the state administrative court (PTUN) on environmental protection with a Supreme Court decision case Number 99 PK / TUN / 2016 and find out the potential negative impact of the issuance of the Central Java Governor Decree Number 660.1 / 6 Year 2017 Environmental Permit for Cement Plant Construction and Construction of PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This legal research uses a normative legal research model, namely legal research conducted by studying, reviewing legislation and literature and legal materials relating to regulations related to research topics. Then the literature is analyzed using the qualitative method. The results of this study, Decision of the Supreme Court Number 99 PK/TUN/2016, carried out through Decree Number 660.1/4 of 2017concerning Revocation of Environmental Permit Number 660.1/17 of 2012 at the same time revoked Decree Number 660.1/30 of 2016 concerning Environmental Permits Mining Activities for Cement Raw Materials and Construction as well Operation of Cement Plant PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk in the Regency Rembang, Central Java Province. In addition to revoking the old Environmental Permit, the decision accommodates the investment interests of PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk by entering the command Addendum (renewal) Andal and RKL-RPL. Secondly, the mining and construction of a cement plant over the Watuputih CAT area based on Environmental Permit Number 660.1/6 of 2017 has a potential impact on environmental damage, economic losses and the occurrence of social conflicts.

Kata Kunci : Executorial, PTUN and Environmental Protection