GOVERNING ON IMPLEMENTATION OF REDD+ PROJECT: CASE STUDY OF BERBAK LANDSCAPE

TEIS NURAINI, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, S.U., M.URP.

2018 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Berdasarkan hasil the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2007, Indonesia mengimplementasikan reducing emissions from deforestation and forest degradation, conserving and enhancing forest carbon stocks and sustainably managing forests (REDD+). Salah satu proyek kolaboratif terkait REDD+ di Indonesia adalah Berbak Lansekap REDD+ Program yang diinisiasi oleh Zoological Society of London (ZSL). Proyek dibagi menjadi dua fase pelaksanaan dan pada tahun 2018 telah dilaksanakan ke-dua fase tersebut. Namun demikian, proyek hanya mampu mencapai 20% dari seluruh program yang ditargetkan. Mengangkat isu tersebut, penelitian ini bermaksud melihat aspek pemerintahan pada pelaksanaan proyek serta untuk memahami apa yang membentuk pemerintahan pada Berbak Lansekap REDD+ Program. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan qualitatif menggunakan Miles and Huberman model. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan empat indikator pemerintahan yang dikembangkan oleh Ostrom (1990): koordinasi, pelaporan, birokrasi dan pemantauan. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa Berbak Lansekap REDD+ Program memiliki benyak pemangku kepentingan yang memiliki koneksi dan otoritas yang berbeda, selain itu pemerintahan yang baik memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanan proyek REDD+. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik penting untuk dikembangkan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan proyek.

Following the result of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2007, Indonesia implemented reducing emissions from deforestation and forest degradation, conserving and enhancing forest carbon stocks and sustainably managing forests (REDD+). One of the collaborative REDD+ projects in Indonesia is the Berbak landscape REDD+ Program, initiated by the Zoological Society of London (ZSL). The project is divided into two phases of implementation and, as of 2018, has gone through both of them. However, the project has only fulfilled 20% of its targeted program components despite being in the final year of implementation. Addressing this issue, this study attempts to look at the governance in the project to understand what constitutes the governance of Berbak landscape REDD+ program and how governance determines its implementation landscape. The study employs a qualitative approach using the Miles and Huberman model. In addition, it follows four governance indicators developed by Ostrom (1990): coordination, reporting, bureaucracy, and monitoring. Based on the data analysis, it is found that the project has diverse stakeholders with different connections and authority and good governance plays a big role in determining the successful implementation of the project. Thus, it is important to develop good governance to find a better solution for the challenges faced by the project.

Kata Kunci : REDD+, Berbak landscape, Governance.