ASPEK HUKUM DOKUMENTASI PADA PROSES PENERBITAN OBLIGASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI PUBLIK

DINAR LINGGA D, Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, LL.M.

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI ASPEK HUKUM DOKUMENTASI PADA PROSES PENERBITAN OBLIGASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI PUBLIK Oleh: Dinar Lingga Damayanti, Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, LL.M. Investasi pasar modal terutama instrumen Obligasi merupakan investasi yang kian diminati oleh investor. Investor harus memahami informasi mengenai fakta materiil, risiko investasi pasar modal, serta dokumen yang diharuskan ada dalam rangka perlindungan hukum bagi investor yang akan dan/ telah melakukan investasi Obligasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dokumentasi pada proses penerbitan Obligasi dan apa isi klausula yang seharusnya tercantum dalam akta notaris pada proses penerbitan Obligasi dalam rangka perlindungan hukum pemegang Obligasi publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data sekunder yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasar modal dan perlindungan konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melakukan penelitian kepustakaan maka penulis melakukan penelitian lapangan berupa analisis akta-akta notaris terkait penerbitan Obligasi yang diperoleh dari Narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dokumentasi yang dipersyaratkan pada proses penerbitan Obligasi menyangkut 4 (empat) prinsip penting, yaitu prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum (legalitas), dan prinsip efisiensi untuk dapat memenuhi perlindungan hukum pemegang Obligasi Publik. Kemudian mengenai isi klausula akta notaris pada proses penerbitan obligasi menyangkut 3 (tiga) akta yaitu perjanjian perwaliamanatan, perjanjian penjaminan emisi, dan perjanjian agen pembayar. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum pemegang obligasi publik, klausula yang terdapat dalam ketiga akta tersebut harus memperhatikan prinsip transparansi, prinsip kepastian hukum, dan prinsip keadilan. Kata Kunci: Pasar Modal, Investasi, Penerbitan Obligasi, Perlindungan Hukum, Konsumen Sektor Jasa Keuangan

ABSTRACT LEGAL ASPECTS OF BONDS ISSUANCE DOCUMENTATION FOR PUBLIC BONDS HOLDER LEGAL PROTECTION By: Dinar Lingga Damayanti, Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum, LL.M. Capital market investment, especially bond instruments, are investments that increasingly demand by investors. Investors must understand information about material facts, capital market investment risks, and documents required to be in the context of legal protection for investors who will and /or invested in bonds. The purpose of this study is to find out the documentation on the bond issuance process and what is the contents of the clause that should be included in the notary deed in the bond issuance process in the context of the legal protection of public bonds holders. This study uses a normative approach method supported by an empirical approach. Secondary data used are legislation related to the capital market and consumer protection, among others, Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Protection of Financial Services Consumers, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. After conducting library research, the author conducted a field research in the form of analysis of notary deeds related to the issuance of bonds obtained from informants. The results of this study indicate that the documentation required in the Bond issuance process concerns 4 (four) important principles, namely the principle of transparency, the principle of equality, the principle of legality, and the principle of efficiency in fulfilling the legal protection of holders of Public Bonds. Then regarding the contents of the notary deed clause in the bond issuance process concerning 3 (three) deeds, namely the trustee agreement, the underwriting agreement, and the paying agent agreement. To be able to provide legal protection for public bond holders, the clause contained in the three deeds must pay attention to the principle of transparency, the principle of legality, and the principle of equality. Keywords: Capital Market, Investment, Bonds Issuance, Legal Protection, Financial Services Consumers

Kata Kunci : Pasar Modal, Investasi, Penerbitan Obligasi, Perlindungan Hukum, Konsumen Sektor Jasa Keuangan