ANALISIS HUKUM TERKAIT PENGECUALIAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) UNTUK PENERBITAN LETTER OF CREDIT FREE OF PAYMENT PADA PT. BANK BUKOPIN, TBK.

TEGUH BUDIARTO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH. MS.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji ratio legis diskresi atas pengecualian penetapan dan perhitungan BMPK pada Penerbitan Letter of Credit Free of Payment (L/C FoP) PT. Bank Bukopin, Tbk., serta mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas penerbitan konfirmasi tertulis dari Bank Indonesia No. 10/324/DPNP/IDPnP dan No. 10/636/DPNP/IDPnP, terkait Pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terkait Penerbitan Letter of Credit Free of Payment. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normative dengan mengkaji norma-norma positif daalam system perundang-undangan positif yang berlaku terkait dengan perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Ratio legis Bank Indonesia atas pengecualian perhitungan BMPK atas L/C FoP Bank Bukopin merujuk pada tidak terpenuhinya unsur-unsur Kredit/Penyediaan Dana, serta tidak adanya Risiko Konsentrasi maupun Risiko Kredit. 2) Penerbitan L/C FoP tidak mengakibatkan timbulnya fasilitas penyediaan dana kepada PT. PLN (Persero) dan diperhitungkan dalam BMPK Bank. 3) Konfirmasi tertulis Bank Indonesia terkait pengecualian BMPK L/C FoP bukan tergolong sebagai diskresi pasal pengecualian perhitungan BMPK, sehingga tidak terdapat akibat hukum bagi Bank Indonesia. 4) Akibat hukum bagi Bank Bukopin berupa tidak dihitungnya eksposur produk L/C FoP dalam perhitungan BMPK. 5) Produk L/C FoP hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi dan referensi transaksi keuangan saja bukan sebagai produk kredit/penyediaan dana sebagaimana lazimnya produk L/C yang berlaku.

The purpose of this research is to find out and assess the ratio of discretionary legislation to the exclusion of the determination and calculation of the LLL in the issuance of Free of Payment (L/C FoP) Letter of Credit of PT. Bank Bukopin, Tbk., also determining and reviews the legal consequences of the confirmation issuance from Bank Indonesia No. 10/324 / DPNP / IDPnP and No. 10/636 / DPNP / IDPnP, related to Exclusion of Legal Lending Limit (LLL) on issuance of Letter of Credit Free of Payment. The method used in analyzing data is a qualitative method with normative juridical research type by examining the positive norms in the system of positive legislation that apply in relation to the calculation of Commercial Bank Legal Lending Limit (LLL). Based on the results of the research, it can be concluded that: 1) Bank Indonesia ratio legislation on the exclusion of Bank Bukopin's LLL on FoP L/C refers to the non-fulfillment of elements of Credit / Provision of Funds, as well as the absence of Concentration and Credit Risk. 2) Issuance of FoP L/C does not result in the emergence of funding facilities to PT. PLN (Persero) and calculated in the Bank's LLL. 3) Bank Indonesia written confirmation regarding the exclusion of the L / C FoP LLL is not classified as a discretionary article on the exclusion of LLL calculations, so that there is no legal consequence for Bank Indonesia. 4) Legal consequences for Bank Bukopin in the form of not counting FoP L/C product exposures in the LLL calculation. 5) FoP L/C products only function as administrative documents and reference financial transactions only not as credit products / provision of funds as is normally the case with applicable L / C products.

Kata Kunci : Pengecualian Perhitungan BMPK, L/C Free of Payment