ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA BAN VULKANISIR

LEGA DWI PUTRA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengguna ban vulkanisir telah mendapatkan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mengkaji dan merumuskan standardisasi ban vulkanisir di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji data skunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan; bahan hukum skunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku dan jurnal; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dalam peneltian ini dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengguna ban vulkanisir belum mendapatkan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Pada ban vulkanisir tidak terdapat label atau informasi yang menjelaskan terkait spesifikasi produk. Hal ini sangatlah penting, karena dengan tidak adanya informasi yang memadai peluang konsumen untuk dirugikan sangat besar, hal yang bisa terjadi adalah salah memilihi produk atau salah dalam cara penggunaan produk. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen, bahwasannya konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Ban vulkanisir juga bukan produk yang wajib SNI, padahal ban vulkanisir erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan. Pemerintah mentoleransi produk ban vulkanisir karena pelaku usaha dianggap tidak mampu mengikuti standar mutu yang telah ada. Kedua, standardisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha. Perlu diatur SNI wajib sebagai pedoman keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan kesempurnaan yang dipakai sebagai batas penerimaan minimal. Adapun yang perlu diatur dalam SNI ban vulkanisir yakni: a. terkait bahan baku; b. teknologi yang digunakan; c. lokasi produksi d. syarat penandaan e. divisi quality control.

This research aims to determine and analyze whether the right of retreaded tyres user has fulfilled the rules in Consumer Protection Act, also to review and formulate standardization of retreaded tyres in the future. The method of this research is normative legal research by examining secondary data from primary legal materials in the form of legislation and court decision; secondary legal materials obtained from works of jurist in the form of books and journals; and tertiary legal materials in the form of law dictionary and Indonesian dictionary. This research also supported by interview toward the informants who is related to this research. Data analysis of this research was conducted qualitatively and the result are presented descriptively. The results of the research indicate that: First, users of retreaded tyres have not obtained their rights in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, including the rights to information that valid, clear and honest. There are no labels or information describing product specifications on retreaded tyres. This is very important, because in the absence of adequate information, the chance for consumers to be harmed is very large, things that can happen is choosing the wrong product or mistaken in how to use the product. This also relates to consumer obligations as stipulated in the Consumer Protection Act, that consumers are obliged to read or follow information instructions and procedures for the use or use of goods and / or services for safety and security. Retreaded tyres are not SNI compulsory products, even though retreaded tyres are closely related to safety and security. The government tolerates retreaded tyres product because of businessmen are deemed unable to comply with existing quality standards. Second, standardization is one of the ways to increase protection for consumers and businessmen. It is necessary for SNI to regulate as a guide for ideal conditions or the highest level of achievement and perfection used as a minimum acceptance limit. As for those that need to be regulated in SNI retreaded tyres, namely: a. related to raw materials; b. technology used; c. production location d. tagging requirements e. quality control division.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ban Vulkanisir, Standardisasi, Consumer Protection, Retreaded Tyres, Standardization