Penegakan Perizinan Bangunan Hotel Bedasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

LIWIJAYA L GULTOM, Dwi Haryati S.H, M.H

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penegakan Perizinan Bangunan Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung INTISARI Oleh Liwijaya Lestari Gultom* dan Dwi Haryati** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan perizinan bangunan hotel berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan konsep penegakan perizinan bangunan hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung di lapangan sejauhmana penegakan perizinan bangunan hotel berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung serta konsep penegakan izin bangunan hotel di wilayah Kota Yogyakarta , dengan pendekatan empiris bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan das sein, yang dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sebagai penunjang. Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data primer dengan pedoman wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dengan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan penegakan perizinan bangunan hotel berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung belum optimal. Hal ini karena faktor yang mempengaruhi penegakan perizinan diantaranya: (a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih minim, (b) Pola Koordinasi antar OPD belum diatur secara jelas terkait pelaksanaan pengawasan dilapangan, (c) Tingkat pengetahuan serta pemahaman pemohon/pemilik izin menegenai Perizinan masih kurang baik karena kurangnya informasi dari dinas pelaksana, (d) mekanisme pelaksanaan sanksi tidak optimal dilaksanakan terkendala masalah teknis dilapangan. Adapun pengaturan konsep penegakan izin bangunan hotel di Kota Yogyakarta yang berperan penting untuk mendukung penegakan hukum harus memperhatikan dari segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Keberlakuan ketiga unsur ini secara langsung memiliki relevansi mewujudkan sistem hukum yang ideal, karena sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang di buat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

ENFORCEMENT BUILDING PERMITS HOTEL BASED ON THE REGULATION THE AREA OF A CITY YOGYAKARTA NUMBER 2 OF 2012 ON BUILDING ABSTRACT By: Liwijaya Lestari Gultom* dan Dwi Haryati** This research is purposed to know for the enforcement of the of building permits hotel based on those two regulations the city of Yogyakarta number 2 years 2012 on building and the concept of enforcing hotel building permits in Yogyakarta City. This research is descriptive which aims to obtain a direct picture in the field how far the building permit is based on Yogyakarta City Regulation Number 2 of 2012 concerning Building Buildings and the concept of enforcing hotel building permits in Yogyakarta City, with an empirical approach aimed at looking for methods, norms or principles das ssollen and das sein, conducted with field research and library research as a support. The means used in primary data collection with interview guidelines while secondary data collection with documentary studies. The research results of the study showed that hotel building permit enforcement based on Yogyakarta City Regulation Number 2 of 2012 concerning Building Buildings was not optimal. This is because the factors that influence licensing enforcement include: (a) the availability of human resources are not enough, (b) the coordination between opd not clearly regulated related to the implementation of the field, (c) the knowledge and understanding the applicant / permit licensing not good enough for lack of information from management agency, (d) the implementation mechanism sanctions not optimum implemented hampered technical problems field. But as for the detailed regulation of the concept of for the enforcement of the while the building permit allows hotel in the city of Yogyakarta which is a big deal for expressed his full support must pay attention to from the perspective of the substance of law, the structure of law and culture of law. Enactment third this element is directly owns relevance live up to those of the legal system that is ideal , because to sober sense and your of any kind the arrangement of the structure of law to great political pressure to implement a rule of law which have already been stipulated and believing in him has of any kind the quality of substance law set earlier without supported culture of law by peoples who had been involved in the system and the public then for the enforcement of the law not operating effectively.

Kata Kunci : Penegakan, Izin Bangunan Hotel, Kota Yogyakarta