Ekonomi Politik Kebijakan Pengadaan Minyak Indonesia Studi Kasus Rent Seeking dalam Impor Minyak Indonesia

SUKUSEN SOEMARINDA, Prof.Dr.Yeremias T Keban,MUR;Prof.Dr.Muhadjir Darwin,MPA;Dr.Ir.Tumiran,M.Eng

2018 | Disertasi | DOKTOR STUDI KEBIJAKAN

Sejarah perusahaan perdagangan minyak Pertamina sangat panjang dan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh para aktor yang saling berebut kepentingan, sejak Perta Group dibentuk pada 1969, namanya berubah menjadi Perta Oil Marketing Limited (POML) pada 1978, dan akhirnya diambil alih Pertamina pada 1998. Setelah pengambil alihan itu, namanya berubah menjadi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada 2001 yang kemudian dibekukan tahun 2015. Perubahan ini dipengaruhi situasi ekonomi politik yang terjadi dibawah kekuasaan pemerintahan orde baru yang bersifat otokratis (Perta Group sampai POML), dan dibawah kekuasaan pemerintahan era reformasi yang bersifat demokratis (Petral). Perubahan ini dimaksudkan agar kinerja perusahaan perdagangan minyak Pertamina ini lebih baik, dan bebas dari pengaruh pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya rent-seeking maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun pada kenyataannya hal itu masih selalu terjadi, hanya aktor dan intensitasnya saja yang berbeda. Perdagangan minyak Indonesia telah dilaksanakan sejak era Hindia – Belanda sebelum Indonesia merdeka sampai era reformasi setelah tahun 1998. Pada perioda oil boom tahun 1967 sampai 1976 di bawah kekuasaan era orde baru, produksi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barrel per hari sehingga kontribusi minyak terhadap devisa negara cukup besar. Namun dengan anjloknya produksi minyak sampai 800-an ribu barrel per hari di era reformasi, padahal kebutuhan terus meningkat, mengakibatkan impor minyak Indonesia pun semakin meningkat, impor minyak ini dilaksanakan oleh Pertamina melalui anak perusahaannya yang khusus melaksanakan perdagangan minyak, yakni Petral. Sejak Petral diberikan wewenang penuh dalam pengadaan minyak, telah terjadi rent-seeking dalam pengadaan impor minyak Pertamina oleh Petral di era Reformasi. Hal ini karena adanya campur tangan pihak ketiga yang mempengaruhi setting kebijakan Pertamina terhadap Petral dan implementasi kebijakan oleh Petral yang menyimpang dari tujuan, serta adanya kolusi antara personil Petral dengan pihak ketiga. Akibatnya adalah terjadi kasus impor minyak Pertamina oleh Petral yang merugikan negara.

The history of Pertamina as the oil trade company started long back and had experienced the tides which influenced by actors in the competitive interests. Since the establishment of Perta Group in 1969, the institution was transformed into Perta Oil Marketing Limited (POML) in 1978, and finally taken over by Pertamina in1998. In the latest the name was changed into Pertamina Energy Trading Limited (Petral) in 200l and legalized in 2015. The change was influenced by political and economic situation that occurred under the authority of the New Order government which was autocratic (Perta Group to POML), and under the powers of the reformation era which was democratic (Petral). That change was intended so that Pertamina as the oil trade company could be better and was free from third parties’ influences that caused rent-seeking, and corruption, collusion and nepotism. However, the fact showed that the distortion still happened with the difference in the intensity and the actors. The Indonesian oil trading has been conducted since the era of Dutch East Indies before Indonesian independence until the reformation era after 1998. In the same period of oil boom in 1967 until 1976 under the authority of the New Order era, oil production in Indonesia has reached to1.6 million barrels per day so that the oil contribution to the foreign exchange reserves was quite large. However, due to the collapse of the oil production to 800s thousand barrels per day in the reformation era, while the needs has continued to increase, it has resulted in the increase of Indonesian oil imports. The oil imports conducted by Pertamina through its subsidiaries that specifically conducted trade in oil (Petral). Since Petral was given a full authority in the procurement of oil, rent-seeking has happened in the procurement of Pertamina oil imports by Petral in the era of reformationera. It was due to the intervention of third parties which effected the policy settings of Pertamina to Petral and implementation of policies by Petral which deviated from the purpose and the existence of collusion between Petral personnel with third parties. It resulted in the occurrence of disadvantageous activity in Pertamina oil imports by Petral.

Kata Kunci : perdagangan minyak, rent-seeking, korupsi, Pertamina.