Mengukur Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

DODDY PERMANA, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Kualitas audit merupakan konsep yang masih diperdebatkan, tidak ada konsep yang diterima secara universal, tidak ada cara untuk mengukur kualitas audit yang diakui secara resmi. Kualitas audit BPK mulai dipertanyakan seiring munculnya kasus-kasus korupsi yang menimpa auditor BPK maupun pejabat-pejabat pemda yang laporan keuangannya mendapat opini WTP dari BPK. Masalah yang muncul adalah belum jelasnya indikator-indikator yang dapat menunjukkan kualitas audit BPK secara komprehensif. Selain itu, cara untuk mengukur kualitas audit BPK juga belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat menunjukkan kualitas audit BPK khususnya audit keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara mengukur kualitas audit BPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan yaitu penelitian yang berusaha untuk menciptakan pengetahuan yang didasarkan pada data yang secara sistematis berasal dari praktik, cara untuk membuat prosedur, teknik, dan alat baru berdasarkan sebuah analisis metodis dari kasus-kasus tertentu. Model yang dikembangkan adalah model pengukuran kualitas audit yang terdiri atas tiga dimensi yaitu masukan, proses, dan keluaran. Penelitian ini menghasilkan 69 indikator dengan 19 indikator utama yang terdiri atas 26 indikator dengan 10 indikator utama dalam dimensi masukan, 34 indikator dengan 6 indikator utama dalam dimensi proses, dan 9 indikator dengan 3 indikator utama dalam dimensi keluaran. Hasil akhir pengukuran ialah sebuah nilai yang dapat menunjukkan kualitas sebuah audit.

Audit quality is debatable concept. There is no universally accepted one, and there is no measurement audit quality that is officially endorsed. The audit quality of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has began to be questioned when corruption cases by the BPK auditors and the local government officials whose financial statements received Unqualified Opinions (WTP) were revealed. The problem is that there no clear comprehensive indicators to show the audit quality of BPK. To make it worse, there is no clear way to measure the audit quality of BPK. This research aims to identify indicators that can show the audit quality of BPK, especially towards local government financial audit in Indonesia. It also wants to figure out ways to measure the audit quality of BPK. This research used a development research approach to build knowledge based on data systematically obtained from practices, ways to create procedures, techniques, and new tools with a methodical analysis carried out on certain cases. The model developed is an audit quality measurement model consisting of three dimensions, namely input, process, and output. This research resulted in 69 indicators with 19 main indicators consisting of 26 indicators with 10 main indicators under the input dimension, 34 indicators with 6 main indicators under the process dimension, and 9 indicators with 3 main indicators under the output dimension. The final result of the measurement is a value that can indicate the quality of an audit.

Kata Kunci : kualitas audit, indikator, pengukuran, BPK, audit keuangan, pemerintah daerah/ audit quality, indicator, measurement, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), financial audit, local government