Administrative Rearrangement of Local Governments to Fit Social and Economic Requirements of Regional Management (Case Study of Depok Sub-district in Yogyakarta Special Region Province, Indonesia)

FERI FERDIAN, Prof. Dr.Agus Pramusinto, MDA.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pemerintah pusat dan daerah memainkan peran untuk memastikan ketersediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur dan menciptakan stabilitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lingkup yang berbeda sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas-tugas ini kemungkinan akan menghadapi masalah yang dapat menghambat kecepatan tindakan pemerintah. Sementara respon pemerintah cenderung lambat. Oleh karena itu, warga negara membutuhkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena pemerintah daerah lebih dekat dan memahami solusi yang paling tepat untuk masalah yang terjadi di masyarakat setempat. Namun, terkadang perkembangan masyarakat sangat cepat dan tidak sesuai dengan kapasitas pemerintah yang ada sehingga administrasi ketidakcocokan terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi solusi masalah dari kebutuhan masyarakat dan kapasitas pemerintah untuk menyediakan, dengan Kecamatan Depok sebagai contoh yang sangat baik. Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta di lokasi geografis yang strategis. Kecamatan ini telah berkembang menjadi daerah aglomerasi perkotaan karena relatif sempit secara fisik di Kota Yogyakarta. Tanah yang tersedia di Kota Yogyakarta tidak lagi mampu mengakomodasi pertumbuhan fasilitas publik dan swasta, maupun pengembangan infrastruktur publik, tepat waktu. Akibatnya, pembangunan pusat layanan publik seperti pendidikan (terutama universitas), industri, perdagangan, pariwisata, permukiman (perumahan) dan infrastruktur sosial ekonomi lainnya telah bergeser ke Kecamatan Depok. Pembangunan infrastruktur fisik di Kecamatan Depok berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut, baik yang berasal dari Kota Yogyakarta atau berbagai daerah, suku, budaya, agama dan situasi status sosial ekonomi lainnya. Kondisi ini memiliki efek positif pada peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi regional. Dengan demikian, kebutuhan yang meningkat untuk layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi jelas, dan pelanggaran publik, pencemaran lingkungan, dan tingkat kejahatan yang tinggi juga tidak dapat dihindari. Masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan sendiri karena otoritas resmi relatif terbatas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak selalu hanya fokus pada masalah-masalah yang dihadapi Kecamatan Depok karena ada juga daerah besar lainnya di bawah kewenangannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah kecamatan. Studi ini menawarkan tiga kemungkinan solusi: (1) mengalihkan Depok ke kota, (2) membagi Depok menjadi tiga kecamatan, dan (3) memperkuat institusi pemerintah dengan mengubah desa menjadi kelurahan. Setelah analisis menyeluruh, penilaian, dan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap solusi alternatif, opsi yang paling tepat adalah mengalihkan Depok ke kota. Berdasarkan parameter yang tercantum dalam peraturan pemerintah No.78, tahun 2007, Kecamatan Depok memenuhi syarat untuk menjadi kota dengan beberapa catatan pertimbangan. Oleh karena itu, pendekatan pertama tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga dalam batas-batas hukum seperti yang saat ini ditulis.

The central and local government plays a role to ensure the availability of public services, infrastructure development and to create economic stability to fulfil the needs of the community with different scopes as needed. Implementation of these tasks is likely to encounter problems that could hamper the speed of government action. Meanwhile, the government's response tends to be slow. Therefore, citizen need local governments to fulfill their basic needs because local governments are closer and understand the most appropriate solution to the problems that occur in the local society. However, sometimes the development of society is very fast and not in accordance with the existing government capacity so that a mismatch administration occurs. The purpose of this study is to identify the problem solution of the mismatch �¢ï¿½ï¿½ societies needs and government capacity to provide, with Kecamatan Depok as an excellent example. Kecamatan Depok is in Kabupaten Sleman, Yogyakarta Province at a strategic geographic location. This kecamatan has developed into an urban agglomeration area because of the relatively physically narrow area of Kota Yogyakarta. The available land in Kota Yogyakarta is no longer able to accommodate the growth of public and private facilities, nor the development of public infrastructure, timely. As a result, the construction of public service centers such as education (especially universities), industry, commerce, tourism, settlements (housing) and other socio-economic infrastructure has shifted to Kecamatan Depok. The development of physical infrastructures in Kecamatan Depok has an impact on the increasing number of residents domiciled in the region, whether coming from Kota Yogyakarta or different regions, tribes, cultures, religions and other socioeconomic status situations. This condition has a positive effect on increasing employment and regional economic growth. Accordingly, an increased need for public services provided by the local governments becomes apparent, and public offenses, environmental pollution, and high crime rates are also unavoidable. These problems cannot be solved on their own because the official authority is relatively limited. Meanwhile, the Kabupaten Sleman government also cannot always only focus on the problems faced by Kecamatan Depok because there are also other large regions under its authority. Therefore, efforts are needed to improve the capacity of kecamatan government institutions. The study offers three possible solutions: (1) transition Depok into a kota, (2) divide Depok into three kecamatan, and (3) strengthening government institutions by converting desa into kelurahan. After a thorough analysis, assessment, and considering the benefits and risks of each alternative solution, the most appropriate option is to transition Depok into a kota. Based on the parameters stated in the government regulation No.78, year 2007, Kecamatan Depok is eligible to be a kota with some consideration notes. Therefore, the first approach is not only economically viable it is it also within the bounds of the law as it is presently written.

Kata Kunci : Keywords: local government, miss-match administration, regional development, kecamatan, kota