Perbandingan Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia dengan Kebijakan Pengendalian Tembakau di Thailand Dalam Rangka Mengurangi Epidemi Tembakau Sesuai dengan Framework Convention of Tobacco Control (FCTC)

FLORENTIA TANTI, Dr. Subando Agus Margono, M.Si

2018 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan pengendalian tembakau menjadi sorotan dunia, termasuk pemerintah Indonesia dan Thailand, karena adanya epidemi tembakau yang berpotensi menurunkan produktivitas dan tingkat kesehatan masyarakat. Thailand disebut-sebut sebagai contoh terbaik dalam hal pengendalian tembakau dari negara berkembang, sedangkan Indonesia justru disebut gagal karena jumlah perokok terus meningkat bahkan setelah disahkannya kebijakan terkait pengendalian tembakau. Para pemangku kepentingan terkait tembakau merupakan aktor penting dalam kebijakan pengendalian tembakau. Pemangku kepentingan, seperti apa peran mereka dan tingkat pengaruhnya di dua negara tersebut bisa jadi berbeda karena memiliki latar belakang dan lingkungan seputar tembakau yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seperti apa pemetaan pemangku kepentingan pada kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia dan Thailand dalam rangka mengurangi epidemi tembakau. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi literatur. Data utama dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi kebijakan di Thailand dan Indonesia, hasil wawancara dan berita di surat kabar elektronik, serta dari hasil penelitian jurnal-jurnal ilmiah terkait pengendalian tembakau. Analisis data kemudian dilakukan dengan triangulasi dara dalam konteks kebijakan pengendalian dan pemetaan pemangku kepentingan di masing-masing negara. Data yang diolah tersebut kemudian dibandingkan satu sama lain hingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan fungsi kebijakan dan bentuk delegasi wewenang kebijakan pengendalian tembakau, tetapi memiliki perbedaan pada jangkauan kebijakannya. Thailand memiliki jangkauan yang lebih spesifik yang tertuang pada isi kebijakan nasionalnya di dalam Tobacco Products Control Acts A.D 2017 dibanding dengan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang MEngandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Keadaan Industri tembakau di Indonesia yang lebih kompleks membuat serikat pekerja dan petani tembakau menjadi masuk ke dalam golongan pemangku kepentingan kunci di Indonesia bersama jajaran kementerian, pemerintah daerah dan masyarakat umum. Sementara di Thailand, serikat pekerja dan petani tembakau masuk ke dalam golongan subyek kebijakan karena tidak terlalu banyak mempengaruhi jajaran kementerian, pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam perumusan maupun pengimplementasian kebijakan pengendalian tembakau. Hal itu dapat menunjukkan bahwa lingkungan dan hubungan antar aktor yang berbeda di dalam konteks kebijakan pengendalian tembakau dapat menghasilkan rekomendasi peta pemangkuan kepentingan yang berbeda pula.

Tobacco control policy has been the worlds spotlight for the past several years, including Indonesias and Thailands government, because there is tobacco epidemic that potentially increasing productivity and societys health level. Thailand become one of few best practice from developing countries on tobacco control area, meanwhile Indonesia mentioned as one of many countries that failed on the contrary because its number of smokers increasing even after tobacco control policy hac been legalized. Staeholders on tobacco related area are the key actors on tobacco control policy. Who are the stakeholders, what are their roles and level of their influence on both countries might be different because they had different tobacco related backgrounds and environments. Therefore, this research means to comparing stakeholders mapping of tobacco control policy in Thailand and Indonesia. This research is a descriptive qualitative research with study literature approach. Main data used in this research are secondary data collected from official documents or policy from Indonesia and Thailand, interview or news from electronics newspaper, and from journal researches related to tobacco control. The data obtained in this study analyzed by the data triangulation techniques. Afterwards, the data sorted using protective regulatory policy approach and stakeholders analysis approach in the context of mapping the stakeholders and comparing the results for the conclusion of this research. Results of this study showing that Indonesia and Thailand has the same function and form of authority delegation in the context of tobacco control policy, but has different scope of policy. Thailand has more specific policy scope than Indonesia which contained in the national policy on Tobacco Products Control Acts A.D 2017 and Indonesias Government Rules Number 109, 2012, about addictive materials od tobacco products for health security respectively. The conditions of tobacco industry in Indonesia are more complex which made the workers and farmers union become the key stakeholders in Indonesia along with the ministerials, regional governments and the general public. Meanwhile in Thailand, workers and farmers union belongs in the subject category because they had little influence to their ministerials, regional governments and the general public on the formulation and implementation area. Those can shows that different environments and relationships between the actors in the context of tobacco control policy can also creates different stakeholders map recommendation.

Kata Kunci : perbandingan kebijakan pengendalian tembakau, pemetaan pemangku kepentingan, jangkauan kebijakan, peran dan hubungan aktor kebijakan