Relevansi Kebijakan Penghapusan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM) terhadap Alat Elektronik dengan Fungsi Regulerend Pajak (Studi Terhadap Konsumen Televisi di Daerah Istimewa Yogyakarta)

M TSALJUL QULUB, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemerintah mengeluarkan alat-alat elektronik dari objek pajak penjualan barang mewah (PPnBM), efektifitas kebijakan ini serta kaitannya dengan fungsi regulerend (fungsi mengatur) pajak. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa narasumber dan responden seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penjual televisi dan konsumen televisi di wilayah DIY. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan kegiatan sistemasi dan klarifikasi terhadap dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, alasan Pemerintah mengeluarkan alat elektronik sebagai objek PPnBM antara lain karena adanya perubahan kebutuhan masyarakat terhadap alat elektronik menjadi kebutuhan sekunder dan bukan lagi kebutuhan mewah, serta adanya biaya pengawasan yang tinggi apabila PPnBM terhadap alat elektronik tetap dikenakan terhadap alat elektronik. Kedua, kebijakan ini telah sesuai dengan tujuan Pemerintah yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi konsumen untuk memperoleh harga yang lebih murah ketika mereka membeli alat-alat elektronik walaupun pada kenyataanya harga alat-alat elektronik itu sendiri tidak serta merta turun sejak kenaikan dollar dan kenaikan PPh Pasal 22. Untuk itu, Pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan lain guna mendorong pertumbuhan industri elektronik terutama industri elektronik dalam negeri.

This research aimed to see and review the goverments policy in excluding electric equipment from the PPnBM object, the effectivity of the policy, and its relation to the regulerend function of the tax. This research combines two types of research, normative and empirical. The normative research was done by reviewing literature or secondary data consists primary, secondary, and tertiary legal material. Meanwhile the empirical research was done by interviewing some resource persons and also respondents such as Regional Office of Directorate General of Taxes, Yogyakarta, television merchants and the televisions owner in Special Region of Yogyakarta. The data were analyzed using qualitative method by conducting systemization and clarifying documents as well as interview result according to the described research problems. The results of this research are: the first, governments reasons to exclude electronic equipment as the object of sales tax on luxurious goods (PPnBM) are that there is a shifting on peoples needs to the electronic equipments from the primary needs to the secondary needs. They are no longer part of luxurious goods. It may causes a high supervision budget if the PPnBm for electronic equipment were implemented. The second, this policy aligned with governments goal on providing equal opportunities for consumers to obtain more reachable prices for the electronic equipment, although in fact, there are no sugnifificant reduction one the electronic device prices after the increase of usd rate and tax income Article 22. For this reason, the Government needs to make its policies aligned and may support each policies, in order to encourage the growth of the electronic industry, especially the domestic electronics industry.

Kata Kunci : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Alat Elektronik, Fungsi Regulerend