The Failing Constitution of Gender Quota System in Indonesian 2009 Election

REGINA JESSICA ANGEL, Prof. Dr. Mohammad Mohtar Mas'oed

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Parlemen dibentuk sebagai wadah politik di tingkat pemerintahan untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Dalam menjalankan fungsi ini, parlemen di Indonesia menghadapi banyak tantangan terutama dalam memastikan keseimbangan gender dalam partisipasi dan keterwakilan politik. PBB telah turun tangan dalam menindaklanjuti permasalahan ini, salah satunya dengan memperkenalkan sistem kuota gender guna meningkatkan jumlah perempuan dalam politik yang selama ini masih kurang diikutsertakan dan terwakili. Bersamaan dengan dukungan masif dari pergerakan wanita di Indonesia, PBB menyepakati pengalokasian minimum 30% perempuan di parlemen sebagai angka kritis keikutsertaan dan keterwakilan perempuan dalam politik. Skripsi ini mengidentifikasi kesuksesan kuota gender dalam meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam politik namun tidak pada keterwakilan perempuan dalam parlemen di pemilu 2009 Indonesia. Skripsi ini kemudian berpendapat bahwa proses pencalonan legislatif berperan signifikan dalam berkontribusi pada keefektifan kuota gender di hasil akhir pemilu. Maka dari itu, riset ini berfokus pada tiga tahap dalam pencalonan legislatif di Indoensia, yaitu rekrutmen, seleksi, dan pemungutan suara, secara berurut. Studi ini menemukan bahwa praktik politk clientelism yang mengakar dalam proses pencalonan legislatif di Indonesia telah menjadi hambatan utama bagi keterwakilan perempuan dalam parlemen dan bagi kuota gender untuk bekerja secara efektif.

Parliament exists as a political platform at the governmental level to represent the diverse interests and needs of the society. In carrying out this function, parliament in Indonesia has experienced a lot of challenges especially in ensuring gender balance in political participation and representation. The UN has taken initiatives to increase the number of women in politics that are still underparticipated and underrepresented, which one of the ways is through the introduction of gender quota system. Along with the continuous massive supports from women's movements in Indonesia, the UN has agreed upon the allocation of minimum 30% of women in parliament as the critical minority for women's participation and representation in politics. This thesis identifies the success of gender quotas to increase women's political participation but not to increase women's representation in parliament in Indonesian 2009 election. It argues that legislative candidate process plays significant roles that may contribute to the effectiveness of gender quotas in the final result of election. On this ground, the research focuses on three phases of a legislative candidate process in Indonesia, which are recruitment, selection, and voting phases consecutively. The study finds that the practice of political clientelism entrenched within the legislative candidate process has been the main barrier to women's representation in parliament hence the limitation to gender quotas to be effective.

Kata Kunci : gender quotas, women's political representation, Indonesian parliament, 2009 election, political clientelism, legislative candidate process