Analisis Pemberian Insentif Pajak pada Kegiatan Eksplorasi Migas berdasarkan Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 terhadap investasi di Industri Hulu Migas

SITI JAMILA AFRIDA F, Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa insentif pajak pada kegiatan eksplorasi berdasarkan Pasal 26A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 terhadap Investasi pada Industri Hulu Migas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sektor hulu migas merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir terjadi penurunan pada penerimaan negara dari sektor hulu migas. Penurunan yang terjadi disebabkan karena menurunnya kegiatan eksplorasi sehingga berakibat pada menurunnya cadangan minyak. Menurunnya investasi pada sektor ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yakni turunnya harga minyak dunia. Akibat dari penurunan ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif pajak pada industri hulu migas untuk menarik investor pada kegiatan Hulu Migas. Adapun kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2017. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kepastian hukum dan fungsi regulerend dari kebijakan insentif pajak pada industri hulu migas. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu kepastian hukum dalam pemberian insentif pajak belum sepenuhnya tercapai. Adapun fungsi regulerend perpajakan dalam insentif ini yaitu ditunjukkan dengan tujuan diberlakukannya insentif pajak tersebut yaitu i) meningkatkan investasi ii) menjaga ketahanan energi nasional, dan iii) meningkatkan pemanfaatan komponen dalam negeri.

This study aims to determine and analyze tax incentives in exploration activities based on Article 26A Government Regulation Noumber 27 of 2017 on Investment in Upstream Oil and Gas Industry. This research is conducted normative legal research. The data in this study were obtained through interviews and library research. All data were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The upstream oil and gas sector is one of the largest contributors to state revenue in Indonesia. However, in recent years there has been a decline in state revenues from the upstream oil and gas sector. The decline was caused by a decrease in exploration activities resulting in a decrease in oil reserves. The decline in investment in this sector was influenced by several factors, one of which was the decline in world oil prices. As a result of this decline, the Government issued a policy in the form of tax incentives on the upstream oil and gas industry to attract investors to the Upstream Oil and Gas activities. The policy is regulated in Government Regulation No. 27 of 2017. This study is intended to analyze legal certainty and the regularend function of the tax incentive policy on the upstream oil and gas industry. The taxation regularend function in this incentive is indicated by the purpose of applying the tax incentive i) increase investment, ii) maintain national energy security, and iii) increase the utilization of domestic components.

Kata Kunci : Insentif Pajak, Industri Hulu Minyak dan Gas, Kepastian Hukum / Tax Incentive, Upstream Oil and Gas Industry, Tax Certainty