COOPERATIVE GOVERNANCE: EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA KOPERASI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) BANGUN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MERI HARLIDA, Revrisond Baswir, Dr., M.B.A., Ak., CA.

2018 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Koperasi dikenal sebagai sokoguru dalam sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi, selama ini, koperasi masih belum mampu memberikan peran dan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Lemahnya peran koperasi antara lain disebabkan karena ketidakmampuan koperasi dalam melindungi kepentingan anggota dan kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan badan usaha lain, penerapan tata kelola yang baik pada koperasi dinilai dapat mendorong terwujudnya manajemen koperasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga kepercayaan pemangku kepentingan pada koperasi dapat ditingkatkan. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi penerapan tata kelola koperasi di KP-RI Bangun Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman tata kelola koperasi berjudul Guidelines for Good Practices of Financial Cooperative yang disusun oleh Bank Sentral Brazil (2008). Berdasarkan pedoman ini terdapat empat aspek tata kelola pada koperasi, yaitu: partisipasi dan keterwakilan anggota, pedoman strategis, manajemen eksekutif, dan pengawasan. Secara keseluruhan KP-RI Bangun sudah menerapkan tata kelola yang cukup baik. Aspek partisipasi dan keterwakilan anggota, dan aspek pedoman strategis sudah diterapkan dengan baik. Aspek manajemen eksekutif masih perlu ditingkatkan, terutama terkait penerapan standar etika dan penyebaran informasi untuk masyarakat. Aspek pengawasan juga masih perlu ditingkatkan dari segi peran serta anggota dalam meningkatkan kinerja koperasi.

Cooperative has been recognized as the pillar of economy system in Indonesia. However, for all these years, cooperative has not been able to play a role and give significant contribution to national economy. This weakness could be caused by cooperative's inability in protecting members' interest and public trust. As in other corporates, it is assumed that, the implementation of good governance in cooperative could lead to more transparent, accountable, and effective cooperative management, therefore stakeholders' trust in cooperative could be increased. This study aimed to evaluate the implementation of cooperative governance in KP-RI Bangun, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. This study applied qualitative-descriptive approach as the research design. The data used in this study are gathered from primary and secondary sources. The research instrument for this study is a cooperative governance guideline entitled as "Guidelines for Good Practices of Financial Cooperative" by Banco Central do Brazil (2008). Based on this guideline, there are four important indicators to be evaluated, which are: members participation and representatives, strategic guidelines, executive management, and monitoring. Overall, KP-RI Bangun has implemented a well-developed governance system. Members participation and representation, as well as strategic guidelines, in KP-RI Bangun has been well-implemented. However, its executive management still need some improvement, especially related to application of standard of ethics and dissemination of information to public. Moreover, the implementation of monitoring aspect also should be encouraged, in order to increase the members' role in increasing cooperative performance.

Kata Kunci : koperasi, tata kelola, cooperative governance