Prosedur Izin Penyidikan Tersangka yang Berstatus sebagai Pejabat Negara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

DIANA WIDYAWATI, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini secara objektif bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pengaturan penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai pejabat negara serta mengkaji penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai pejabat negara dengan asas equality before the law. Secara subjektif, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini diperoleh kesimpulan. Pertama, bahwa politik hukum pengaturan penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai pejabat negara adalah untuk menjaga harkat, martabat serta kemandirian pejabat negara. Selain itu pengaturan penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai pejabat negara juga bertujuan untuk penyesuaian secara administratif bagi lembaga yang bersangkutan. Kedua, jika ditinjau dengan asas equality before the law perbedaan prosedur izin penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai pejabat negara tidaklah sesuai karena telah melanggar asas equality before the law.

This research for legal writing is objectively aimed for knowing and analyzing legal politics of regulation about investigation of suspect with status as state officials and to study about the nvestigation of suspect with status as officials if seen by the principle of equality before the law. In term of subjective purpose, this research is to attain bachelor degree of law from Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. The research in this legal writing is a normative legal research. The nature of research conducted by the Author is descriptive by explaining any matters which relates to the research results. This research employed a qualitative method, as the data used in this legal writing is obtained through library research. Through results of research and study in this legal writing, there are two conclusions. First, legal politics of regulation about investigation of suspects who are state officials are to maintain dignity and independence of the state officials. Moreover regulation about investigation of suspect with status as state officials aimed for administrative adjustment of the institution concerned. Second, if reviewed by the principle of equality before the law, the difference of the procedure of investigation permission of suspect with status as state officials is not appropriate because it has violated the principle of equality before the law.

Kata Kunci : Pejabat Negara, Tersangka, Penyidikan, State Officials, Suspect, Investigation