PERANAN ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 192/PID.B/2016/PN.SMG ATAS NAMA TERDAKWA SODRI WASINGAN)

SIGIT WIBOWO, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

emberlakuan KUHAP di Indonesia diharapkan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kelemahan maupun kekurangan yang terdapat pada aturan-aturan di dalam KUHAP. Kekurangan dan kelemahan dalam KUHAP tersebut, antara lain : terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan praktik penegakan hukum, dan terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) yang dapat berpengaruh pada upaya penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Adanya kekosongan hukum tersebut, Hakim dituntut melakukan penemuan hukum, salah satunya penggunaan Pemeriksaan Setempat didalam penjatuhan Putusan. Dikarenakan Hukum Acara Pidana menganut asas Legalitas sebagai asas yang fundamental, maka eksistensi Pemeriksaan Setempat menjadi permasalahan sendiri dikarenakan Alat Bukti Hukum Acara Pidana hanya sebatas terdapat dalam KUHAP maupun perluasan alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam penyelesaian perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 192/Pid.B/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa Sodri Wasingan. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative dilakukan dengan penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan (studi dokumen, library research) untuk mendapatkan data sekunder (secondary data) guna menemukan jawaban permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan kebijakan penemuan hukum oleh hakim. Kebijakan penemuan hukum oleh hakim mengenai pemeriksaan setempat, dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Fungsi pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana nomor 192/Pid.B/2016/PN.Smg atas nama Terdakwa Sodri Wasingan bin Abdul Basir digunakan untuk menambah keyakinan hakim, keterangan bagi hakim serta menlai nilai kerugian objek barang bukti. Kebijakan formulasi dalam pembaharuan KUHAP yang akan datang adalah perlunya pembaharuan terhadap ketentuan pemeriksaan setempat secara jelas mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat sehingga dalam praktik peradilan pidana Indonesia tidak terjadi kekosongan norma (vacuum of norm) mengenai pemeriksaan setempat dan terdapat unifikasi dalam aplikasi pemeriksaan setempat.

The application of the Criminal Procedure Code in Indonesia is expected to bring positive changes in the enforcement of criminal law in Indonesia. But in its development, there are several weaknesses and shortcomings contained in the rules in the Criminal Procedure Code. Weaknesses and weaknesses in the Criminal Procedure Code, among others: there are articles that are not in accordance with law enforcement practices, and there is a legal vacuum (recht vacuum) that can affect the Criminal Law enforcement efforts in Indonesia. With this legal vacuum, the Judge is required to carry out legal findings, one of which is the use of Local Examinations in the awarding of Decisions. Because the Criminal Procedure Code adheres to the principle of Legality as a fundamental principle, the existence of Local Examination is a problem of its own because the Evidence of Criminal Procedure is only limited to the Criminal Procedure Code and the expansion of evidence mentioned in the Special Criminal Act. This study aims to analyze the problems related to the implementation of local examination (gerechtelijke plaatsopneming) in the settlement of criminal cases in Semarang District Court Decision Number 192 / Pid.B / 2016 / PN.Smg on behalf of Defendant Sodri Wasingan. Research method in writing this law is normative law research. Normative legal research is conducted with research on norms derived from library research (document studies, library research) to obtain secondary data (secondary data) in order to find answers to research problems. The results of this study indicate that the local examination application policy in criminal procedure law at this time is a policy of legal discovery by judges. Judicial discovery policy of judge on local examination, conducted by legal construction method. The function of the local examination in judge consideration in the decision of the criminal case number 192 / Pid.B / 2016 / PN.Smg on behalf of Defendant Sodri Wasingan bin Abdul Basir used to increase the judge's confidence, the information for the judge as well as the value of the loss of the object of evidence. Formulation policy in the upcoming Criminal Procedure Regulation reform is the need for prompt renewal of the local inspection regulation on the scope and procedures of the local examination so that in Indonesian criminal justice practice there is no vacuum of norm regarding local examination and there is unification in the local examination application.

Kata Kunci : Pemeriksaan Setempat,Tindak Pidana, dan Sistem Pembuktian Pidana