A LEGAL ANALYSIS TOWARDS MONOPOLY PRACTICE BY PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO), Tbk REGARDING INDUSTRIAL GAS PRICE DETERMINATION IN MEDAN PURSUANT TO LAW NO. 5 OF 1999 (CASE STUDY: KPPU DECISION NO. 09/KPPU- L/2016)

JAVAS MESA BRIANTAMA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penentuan harga berlebihan sebagai pertimbangan untuk dikategorikan sebagai praktik monopoli, dan juga penelitian hukum ini bertujuan untuk mencari pemahaman lebih lanjut tentang yurisdiksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( "KPPU") dalam mengadili kasus tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Anti Monopoli) tidak mengatur ketentuan apa pun tentang harga berlebihan dan sulit bagi KPPU untuk menentukan apakah penentuan harga yang berlebihan dapat dianggap sebagai praktik monopoli yang melanggar UU Anti Monopoli atau tidak. Penelitian hukum ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif, data untuk penelitian dikumpulkan dari studi literatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan sumber lain mengenai pelaksanaan KPPU tentang UU Anti Monopoli dan keputusan kasus terkait. Penelitian hukum akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif dan data akan dijelaskan dalam metode kualitatif, karena data dalam skripsi ini adalah data non-numerik. Berdasarkan analisis dalam penelitian hukum ini, beberapa poin dari Keputusan KPPU No. 09 / KPPU-L / 2016 tidak sejalan dengan UU Anti Monopoli. Penetapan harga dari PT PGN yang berlebihan pada penetapan harga gas bumi di Medan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 17 tentang UU Anti Monopoli karena penetapan harga gas yang dilakukan oleh PT PGN dianggap sebagai tindakan dan / atau kontrak dengan maksud untuk menerapkan undang- undang yang ada yang dilindungi di bawah pasal 50 UU Anti-Monopoli. Yurisdiksi KPPU dalam mengadili kasus tersebut memang ada berdasarkan fakta bahwa adanya indikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh PT PGN dalam penetapan harga gas pada Agustus-November 2015 di Medan, tetapi yurisdiksi KPPU bentrok dengan yurisdiksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, oleh karena itu harus ada sinkronisasi antara Undang-undang Anti-Monopoli dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

This legal research is purposed to find and provide a better understanding on excessive price determination as a consideration to be categorized as monopolistic practices, and also this legal research is aimed to seek a further understanding on the jurisdiction of Commission for the Supervision of Business Competition (�¢ï¿½ï¿½KPPU�¢ï¿½ï¿½) in adjudicating a particular case. Law Number 5 of 1999 (the Anti- Monopoly Law) did not stipulate any provision about excessive pricing and it is difficult for KPPU to determine whether excessive price determination can be considered as monopolistic practice that violates the Anti-Monopoly Law or not. This legal research conducted through a normative legal research, the data for the research is collected from literary studies in a form of legislations, books, journals, articles and other sources regarding KPPU implementation on the Anti- Monopoly Law and the relevant case decision. The legal research will be presented in a descriptive form and the data will be explained in a qualitative method, since the data were non-numerical data. Based on the analysis of this legal research, several points of KPPU Decision No. 09/KPPU-L/2016 is not in line towards the Anti-Monopoly Law. The excessive price determination of PT PGN on the natural gas price determination in Medan can not be considered as a violation of article 17 on Anti-Monopoly Law because PT PGN in conducting its gas determination is considered as an action and/or contracts with the intention to implement the existing law which is an exemption protected on article 50 of the Anti-Monopoly Law. The jurisdiction of KPPU in adjudicating such case does exist based on the fact that there is an indication of monopolistic practices conducted by PT PGN due to the gas price determination on August-November 2015 in Medan, but the jurisdiction of KPPU clashes with the jurisdiction of Consumer Dispute Resolution Body (�¢ï¿½ï¿½BPSK�¢ï¿½ï¿½) that is regulated on Consumer Protection Law, therefore there must be a synchronization between Anti- Monopoly Law and Consumer Protection Law.

Kata Kunci : Keywords: Monopoly Practice, Excessive Price Determination, Natural Gas Price Determination, Commission for the Supervision of Business Competition.