An Analysis on Law Number 19 of 2013 Concerning Protection and Empowerment of Farmers Towards the WTO Agreements Regarding Quantitative Restrictions

SHEILA NOOR BAITY, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M.,Ph.D

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mencari tahu mengapa UU Petani secara eksplisit melarang impor produk pertanian dan bagaimana aturan tersebut tidak konsisten dengan aturan WTO. Kedua, untuk menganalisis strategi apa yang harus digunakan pemerintah sebagai bentuk perlindungan petani sesuai dengan aturan WTO. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif-normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dijelaskan dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pasal 30 UU Petani secara eksplisit melarang impor karena: (1) Pemerintah Indonesia mengejar tujuan yang memandang impor sebagai kegagalan bangsa dan akan terus membatasi impor untuk mencapai Swasembada, (2) Pemerintah Indonesia selama perumusan undang-undang tidak mengundang badan pemerintah yang relevan, (3) Tidak banyak pemerintah dan/atau masyarakat yang memahami atau bahkan menjadi ahli dalam Perjanjian WTO. Aturan tersebut merupakan pembatasan kuantitatif karena secara jelas melarang impo. Kedua, pemerintah Indonesia dapat menerapkan strategi berikut: (1) Periksa konsistensi hukum nasionalnya terhadap kewajiban internasional mereka sebelum dikeluarkannya undang-undang dan jangan mengatur pembatasan kuantitatif, (2) Gunakan tarif untuk membuat produk domestik relatif lebih murah, (3) Memanfaatkan mekanisme SPS dan TBT sepanjang industri domestik mampu memenuhi standar, (4) Memaksimalkan penggunaan Trade Remedies sebagai tindakan perbaikan terhadap impor.

This study aimed to firstly, find out why Indonesian Farmers Law explicitly prohibit the importation of agricultural products and how such measure is inconsistent with the WTO rules. Secondly, to analyze what strategies should the government use as a form of farmers protection in accordance with the WTO rules. The method of this research was descriptive-normative legal research supplemented by interview. This research used secondary data that is explained by using qualitative normative analysis. The results of this study indicated that first, Article 30 of the Farmers Law explicitly prohibits importation due to several reasons: (1) Indonesian government pursue an objective that views import as a failure of the nation and will continue to restrict import to achieve Self-Sufficiency (Swasembada), (2) The Indonesian government during the formulation of the law did not invite the relevant government’s bodies, (3) There are not many government and/or society who understand or even be an expert on the WTO Agreement. This provision is a quantitative restriction as it explicitly prohibit importation. Second, the Indonesian government can implement these strategies: (1) Check the consistency of its national laws towards their international obligation prior to the issuance of the law and should not impose quantitative restriction, (2) Use tariff to make the like domestic product relatively cheaper, (3) Utilize the SPS and TBT mechanism to the extent that the domestic industry is capable to meet the standards, (4) Maximize the use of Trade Remedies as remedial action against import.

Kata Kunci : Farmers Law, Food Self-Sufficiency, WTO Agreements, Quantitative Restrictions