ANALISIS EFISIENSI DESENTRALISASI FISKAL PADA 33 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2016

DWI SUPATMI, Amirullah Setya Hardi, S.E., Cand.Oecon., Ph.D

2018 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Di Indonesia, desentralisasi dianggap sebagai inti model reformasi dan kebijakan penting bagi ekonomi dan pembangunan sosial (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2011, 6-7). Desentralisasi ini dilakukan dengan pemberian dana dari pusat (DAU, DAK, DBH) dan kewenangan bagi daerah untuk mengelolanya dalam rangka penguatan daerah di Indonesia. Meski telah resmi berjalan sejak tahun 2001, desentralisasi masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tren dana perimbangan yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan tren PDRB. Lebih dari itu, alokasi pembelanjaan dana desentralisasi masih belum terpusat untuk belanja barang modal yang dapat difungsikan sebagai media pelayanan publik dan peningkatan efisiensi operasional daerah. Studi empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal bisa menimbulkan efisiensi maupun inefisiensi. Efisiensi sendiri dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengukur tingkat efisiensi desentralisasi fiskal berikut faktor penyebab inefisiensinya. Efisiensi dalam konteks ini adalah technical efficiency. Dengan stochasctic frontier model panel data di 33 provinsi di Indonesia tahun 2010-2016 yang memisahkan technical efficiency dan statistical noise, hasil estimasi dengan stochasctic frontier model dan inefficiency effect model menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi desentralisasi fiskal pemerintah provinsi Indonesia tahun 2010-2016 sebesar 37,63 persen dengan faktor penyebab berupa tingkat kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka.

In Indonesia, decentralization viewed as the core of reformation model and important policy of economics and social development (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2011, 6-7). This decentralization is carried out by giving funds from central government (DAU, DAK, DBH) and giving authority for region to manage themselves in the context of strengthening the regions in Indonesia. Although decentralization officially start from 2001, it hasn't done optimally. This is showed by the increasing trend of regional transfer which is not followed by the increasing trend of GDRP and GDRP per capita. More of it, the allocation of decentralization fund has not optimally allocated for capital expenditure which is can be used as a media of public service and media of raising the efficiency of regional government. Empirical study in some regions showed that fiscal decentralization can create efficiency as well as inefficiency. Efficiency itself is a measurement for government performance. Therefore, this research examine the efficiency of fiscal decentralization and the cause of the technical inefficiency. Using stochasctic frontier model panel data of 33 province in Indonesia for period of 2010-2016, the mean of fiscal decentralization efficiency in Indonesia is 37,63 percent with the determinant of inefficiency is population density and open unemployment rate.

Kata Kunci : technical efficiency, desentralisasi fiskal, stochastic frontier model, data panel