Studi Sosio-legal Distribusi Kekuasaan Negara Dalam Hukum Tata Negara Kerajaan Majapahit dan Relevansinya Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

FARDI PRABOWO JATI, Aminoto, S.H., M.Si.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Dalam proses perubahan ketatanegaraan Indonesia muncul perdebatan tentang hukum tata negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Merujuk pada sejarah bangsa, di wilayah Indonesia pernah berdiri kerajaan besar yang bernama Majapahit. Sebagaimana kajian ilmu negara di belahan eropa, ide yang terbangun pada masa kerajaan Majapahit, meskipun berusia cukup tua kemungkinan masih ada yang relevan untuk dijadikan sebuah prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi kekuasaan negara dalam hukum tata negara Kerajaan Majapahit dan untuk mengetahui relevansi distribusi kekuasaan negara di Majapahit dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah studi sosio-legal. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan melibatkan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara prinsip, studi sosio-legal dapat diartikan sebagai studi hukum dengan menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Dalam penulisan hukum ini, hasil kajian dari disiplin ilmu arkeologi, sastra jawa, dan sejarah turut dilibatkan untuk membahas topik permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara Majapahit. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa distribusi kekuasaan negara dalam hukum tata negara Kerajaan Majapahit secara terpusat berada di tangan Raja. Dalam hal ini, kekuasaan raja bersifat absolut. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, mendistribusikan kekuasaan kepada pejabat di bawahnya. Adapun kekuasaan negara di bawah raja didistribusikan dalam bentuk kekuasaan dewan menteri, konsultatif, perpajakan dan pungutan lainnya, militer, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peradilan. Relevansi distribusi kekuasaan dalam hukum tata negara Kerajaan Majapahit dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia lebih banyak terlihat sebelum masa reformasi, yaitu terpusatnya kekuasaan negara di tangan presiden, sistem peradilan yang tidak independen dan masih bersifat parsial, dan adanya lembaga konsultatif. Di masa reformasi, selain adanya lembaga konsultatif di bawah presiden, relevansi tersebut juga dapat dilihat dari aspek diakuinya otonomi daerah.

In the process of changing the Indonesian constitution there arose a debate about constitutional law that is in accordance with the personality of indonesian people. Referring to the history of the nation, in the territory of Indonesia once stood a large kingdom called Majapahit. As is the study of state science in the European hemisphere, the idea that was built during the Majapahit kingdom, although it is old enough, is still likely to be relevant to be used as a principle in the life of the nation and state. This study aims to determine the distribution of power in the constitutional law of the Majapahit Kingdom and to find out the relevance of the distribution of power in Majapahit in the context of the constitutional law of the Republic of Indonesia. This research is a socio-legal study. Socio-legal study is a study of the law involving the approach of legal science and other social sciences. In principle, socio-legal study can be interpreted as legal study using a methodology approach to social science in common. In this law writing, the results of studies from the archeology, javanese, and historical disciplines are also involved to discuss the topic of the problem, especially relating to Majapahit's constitutional law. The distribution of state power in the constitutional law of the Majapahit Kingdom is centrally in the hands of the King. In this case, the king's power is absolute. The king as the highest authority in the country, distributes power to the officials below him. The power of the state under the king was distributed in the form of the power of the council of ministers, consultatives, taxation and other levies, the military, the central government, the regional government and the judiciary. The relevance of the distribution of power in the constitutional law of the Majapahit Kingdom in the context of the state administration of the Republic of Indonesia is more visible before the reformation period, namely the centralization of state power in the hands of the president, a judicial system that is not independent and still partial, and a consultative institution. During the reform period, in addition to the consultative institution under the president, the relevance can also be seen from the aspect of the recognition of regional autonomy.

Kata Kunci : distribusi kekuasaan, kekuasaan negara, Kerajaan Majapahit / State power, distribution of power, Majapahit Kingdom.