Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang Kepada Pasangan Suami atau Istri yang Melakukan Perjanjian Kawin Pemisahan Harta Kekayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

RANA ADILA ARSILO P, Laras Susanti, S.H., LL.M

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah sebagai jawaban dari permasalahan mengenai pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang kepada pasangan suami atau istri yang melakukan perjanjian kawin pemisahan harta kekayaan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan pendektan empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum umum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Atas adanya peraturan terkait dengan pemberian KPR di PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa kemungkinan permasalahan dalam pelunasan kredit. Hasil dari Penulisan Hukum ini, bahwa terdapat perbedaan dalam hal pemberian KPR kepada pasangan suami atau istri yang melakukan perjanjian kawin pemisahan harta kekayaan dengan yang tidak melakukan perjanjian kawin di PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang serta terdapat beberapa opsi penyelesaian pertanggung jawaban KPR manakala ditengah kredit sedang berlangsung, keduanya sepakat untuk melakukan perjanjian kawin.

The aim of the legal writing is to answer the problem of regarding the granting of house ownership credit by PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang to a husband or wife who makes a marriage agreement separation on assets after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This legal writing is using empiric research method, which consists legal case study in the form of public law behavior. The subject of the study is the law conceptualized as actual behavior as an unwritten social phenomenon experienced by everyone in a community. The existence of regulations related to the provision of credits at PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, there are several possible problems in repayment of credit. The result of this Legal Writing, that there are differences in the provision of KPR to a husband or wife who entered into a marriage agreement to separate assets with those who did not enter into a marriage agreement at PT Bank Mandiri Persero (Tbk). Semarang and there are several options for settling the KPR liability when credit is in progress, both agree to enter into a marriage agreement about assets separation.

Kata Kunci : Kredit Pemilikan Rumah, Perjanjian Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 House Ownership Credit, Marriage Agreement, Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015