The Legal Analysis on OJK's Role Upon BAPMI Arbitration Decisions Regarding the POJK on Customer Protection (case Study of Bank Permata vs. PT. Nikko Sekuritas Indonesia)

ADIL IGMAN RAMADHAN , Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M. Dev. Prac(Adv)

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Terbentuknya sistem arbitrase di Indonesia bukanlah tanpa cacat. Salah satu masalah tersebut terletak di dalam sektor pasar modal Indonesia, khususnya di dalam BAPMI. Masalah tersebut digambarkan sebagai kurangnya efisiensi dalam hal penegakan keputusan arbitrase yang dikeluarkan BAPMI yang dapat memberi dampak buruk terhadap hak-hak konsumen dalam pasar modal. Meskipun OJK memiliki kapasitas dalam hal mengambil langkah-langkah yang di nilai perlu atas nama perlindungan konsumen, kapasitas tersebut dianggap tidak efisien karena ketidakjelasan dan ketidaklengkapan yang tertera di dalamnya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menelaah kapasitas-kapasitas OJK dalam menegakkan pelaksanaan keputusan BAPMI atas Pasal 28 (b), 29 (c), dan 30 (a) dan (b) dari UU OJK atas nama perlindungan konsumen. Penelitian normatif-empiris dan komparatif ini sangat bergantung pada penelitian lapangan yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang posisi OJK dan BAPMI berkaitan dengan solusi yang layak atas permasalahan tersebut, dilengkapi dengan studi literatur yang menyeluruh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ototritas OJK dapat ditemukan dalam Pasal 28 (b), 29 (c), dan 30 (a) dan (b) UU OJK dan Pasal 3 (3) POJK No. 1 2014 yang dimana regulasi-regulasi ini dinilai sangat terikat dengan penetapan perlindungan konsumen, di mana pasal-pasal tersebut telah berhasil menguraikan beberapa langkah yang tersedia untuk diambil dengan tujuan perlindungan konsumen. Namun, penerapan pasal-pasal tersebut, khususnya ketentuan yang tercantum dalam UU OJK, dianggap tidak efektif karena adanya sifat berlebihan dan tumpang tindih atas regulasi-regulasi tersebut; ketidakjelasan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 (3) POJK No. 1 2014, dan sifat tumpang tindih yang terdapat antara ketentuan dalam UU OJK dan POJK No. 7 2013 tentang Perlindungan Konsumen.

The establishment of Indonesia's very own arbitration system is not without its flaws. One of the said issues lies within the capital market sector of Indonesia, specifically within BAPMI. Such issue shall be described as the lack of efficiency in terms of the enforcement of arbitration decisions issued by BAPMI where it may aggravate the rights of consumers within the capital market. Despite that OJK possesses several authorities in terms of measures that are available to be taken on behalf of consumer protection, such authorities are deemed to be inefficient due to the redundancy and incompleteness of the abovementioned articles. This legal research is purposed to examine the authorities of OJK in enforcing the execution of BAPMI's decisions and the implementation of Article 28 (b), 29 (c) and 30 (a) and (b) of UU OJK on behalf of consumer protection. This normative-empirical and comparative legal research relies dominantly on field research to provide valuable insights of the position of both OJK and BAPMI and the comparison between OJK and ASIC with regards to any feasible solutions upon such matter, complemented with a thorough literature study. The findings of this research show that the authorities of OJK shall be found within the Article 28 (b), 29 (c) and 30 (a) and (b) of UU OJK and Article 3 (3) of the POJK No. 1 2014 in which they are highly correlated to the enactment of consumer protection, where such articles have successfully elaborated several measures that are available to be taken with the purpose of enactment of consumer protection. However, the implementation of the aforementioned articles, specifically the stipulations stated within the UU OJK, is considered to be ineffective due to the redundant and overlapping nature of such legislations; such redundancy shall be found within Article 3 (3) of the POJK No. 1 2014, and the overlapping nature between the stipulations stated within the UU OJK and the POJK No. 7 2013 on Consumer Protection.

Kata Kunci : OJK, BAPMI, Law No. 21 Year 2011, POJK No. 1 2014, Market Conduct Supervision