Analisis Yuridis Kedudukan Mahkamah Pelayaran Terhadap Keselamatan Pelayaran dan Penanggulangan Kecelakaan Kapal di Indonesia

PRIAKSA PRADIPTA ARDHANARICWARI SUKMA, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv.)

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Mahkamah Pelayaran dalam penegakan hukum terhadap pemeriksaan kecelakaan kapal di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan hukum ini adalah bahwa Mahkamah Pelayaran merupakan suatu badan peradilan khusus yang dibentuk oleh Menteri Perhubungan yang tugasnya melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal terhadap kecelakaan kapal yang disebabkan oleh ada/tidaknya kelalaian atau kesalahan Nakhoda atau perwira kapal lainnya dalam menerapkan standar profesi kepelautan dan bukan merupakan suatu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sementara itu terkait pertimbangan apa yang digunakan oleh hakim Mahkamah Pelayaran dalam pemberian sanksi terhadap Nakhoda dan perwira kapal juga akan dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Perusahaan Pelayaran memiliki peranan yang penting dalam hal keselamatan di laut. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait ilmu hukum laut di Indonesia.

This legal writing aims to find out how the role of the Shipping Court (Mahkamah Pelayaran) is in law enforcement against ship accident investigation in Indonesia. As for the background of this writing is that the Shipping Court is a special judicial body formed by the Minister of Transportation whose task is to carry out a follow-up examination of ship accidents against ship accidents caused by the presence / absence of negligence or fault of the Master or other ship officers in applying the standard the maritime profession and not a judicial body under the Supreme Court (Mahkamah Agung). Meanwhile, related to the consideration of what is used by the Judge of the Shipping Court in giving sanctions to ship Master and officers will also be discussed in this study. From the results of the study it can be concluded that the role of the government in this case the Ministry of Transportation and Shipping Company has an important role in terms of safety at sea. So it is expected that with this research can add knowledge related to maritime law in Indonesia.

Kata Kunci : Mahkamah Pelayaran, badan peradilan khusus, sanksi, Nakhoda