ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI MALUKU, MALUKU UTARA, DAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017

VANIA AYU CAHYANI, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., C.A.

2018 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ mengamanatkan kepada setiap daerah untuk mengungkapkan informasi keuangannya melalui website resmi pemerintah daerahnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Maluku sebanyak 9 kabupaten dan 2 kota, Provinsi Maluku Utara sebanyak 8 kabupaten dan 2 kota dan Regional Sumatera sebanyak 10 provinsi, 34 kota, dan 120 kabupaten pada periode tahun 2017. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2017 peringkat tertinggi di Maluku dan Maluku Utara diperoleh: 1) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, 2) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan 3) Pemerintah Kota Ambon, di Regional Sumatera diperoleh : 1) Pemerintah Kabupaten Natuna, 2) Pemerintah Provinsi Aceh, dan 3) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara, peringkat terendah pada tahun 2017 di Maluku dan Maluku Utara diperoleh oleh pemda Kabupaten Seram Bagian Timur, pemkot Tual, dan pemda Kabupaten Buru Selatan. Kemudian di Regional Sumatera peringkat terendah diperoleh pemda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan pemda Kabupaten Aceh Selatan. Menurut kategori keterbukaan anggaran IBP (2015), dari pengkategorian tingkat transparansi informasi anggaran pemda di Maluku dan Maluku Tenggara tidak ada pemda yang masuk kategori cukup. Semua pemda masuk dalam kategori sedikit. Kemudian untuk Regional Sumatera, tidak ada pemda yang masuk kategori cukup. Hanya Kabupaten Natuna yang masuk kategori terbatas, 7 pemda masuk kategori minimal, dan lainnya masuk kategori sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemda yang menganggap bahwa informasi keuangan daerah merupakan rahasia yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Pemda dengan peringkat tertinggi dan terendah, secara umum tiga pemda di Maluku dan Maluku Utara dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan tertinggi memiliki karakteristik tingkat kompetisi politik lebih tinggi, ukuran legislatig lebih besar, pemda yang kompleks, ukuran pemda yang lebih besar, kekayaan pemda yang lebih tinggi, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi, pemda yang lebih sejahtera, belanja daerah yang lebih besar, dan press visibility yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemda yang tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah. Kemudian, sepuluh pemda di Regional Sumatera dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan tertinggi memiliki karakteristik tingkat kompetisi politik lebih tinggi, ukuran pemda yang lebih besar, kekayaan pemda yang lebih tinggi, Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi, pemda yang lebih sejahtera, belanja daerah yang lebih besar, dan dan press visibility yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemda yang tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

The Instruction of the Minister of Home Affairs No. 188.52 / 1797 / SJ mandates that each region disclose its financial information through the official website of its regional government. The purpose of this study was to determine the level of transparency of regional financial management in local governments in Maluku Province as many as 9 districts and 2 cities, North Maluku Province as many as 8 districts and 2 cities and Sumatra Region as many as 10 provinces, 34 cities, and 120 districts in 2017. The findings of this study indicate that in 2017, the highest ranks in Maluku and North Maluku were obtained : 1) Southeast Maluku Regency Government, 2) West Southeast Maluku Regency Government, and 3) Ambon City Government, in Sumatra Region, the highest ranks were obtained : 1) Natuna Regency Government, 2) Aceh Provincial Government, and 3) Tanjung Jabung Timur District Government. Meanwhile, the lowest ranking in 2017 in Maluku and North Maluku was obtained by the Regional Government of East Seram Regency, Tual City Government, and South Buru Regency Government. Then, in the Sumatra Region, the lowest rank was obtained by the regional government of Penukal Abab Lematang Ilir Regency, the regional government of Ogan Komering Ulu Selatan Regency, and the local government of South Aceh Regency. According to the IBP budget openness category (2015), from categorizing the level of transparency of local government budget information in Maluku and Southeast Maluku there were no local governments in the "sufficient" category. All local governments are in a "few" categories. Then, for Sumatra Region, there were no regional governments that were categorized as "sufficient". Only Natuna Regency is in the limited category, 7 local governments are in the "minimum" category, and others are in the "least" category. This shows that there are still many regional governments are considering that regional financial information is an unpublished secret to the public. Generally three regional governments in Maluku and North Maluku with the highest level of transparency in financial management have characteristics of higher levels of political competition, greater legislative size, complex regional governments, greater local government size, higher local wealth , a high level of dependence on the central government, a higher Human Development Index, a more prosperous regional government, greater regional spending, and higher press visibility compared to the local government with the lowest level of transparency in regional financial management. Then, ten regional governments in Sumatra Region with the highest level of transparency in financial management have characteristics of a higher level of political competition, greater local government size, higher regional wealth, a higher Human Development Index, a more prosperous regional government, greater regional spending and and higher press visibility compared to the local government with the lowest level of transparency in financial management.

Kata Kunci : transparency, regional financial management, information disclosure