PENGARUH KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

HAMIDA AMRI SAFARINA, Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh tingkat kepatuhan pajak setelah diterapkannya pengampunan pajak dan pengawasan yang dilakukan fiskus atas kepatuhan wajib pajak setelah dilaksakanannya pengampunan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara penelitian empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian empiris dilakukan untuk mengadakan pengukuran terhadap implementasi atau pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan fiskus atas kepatuhan wajib pajak. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Berdasarkan pembahasan yang ada, hasil penelitian penulis adalah: Pertama, pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Data menunjukkan adanya tambahan jumlah wajib pajak setelah kebijakan pengampunan pajak. Bertambahnya wajib pajak berpengaruh pada jumlah penerimaan negara yang meningkat. Namun, meskipun adanya peningkatan, target penerimaan pajak tetap tidak dapat terpenuhi. Kedua, pengawasan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan pajak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengawasan represif dan preventif. Pengawasan represif dilakukan untuk menanggulangi tindakan penyimpangan, seperti tidak melaporkan hartanya pada periode yang telah ditentukan. Setelah berakhirnya pengampunan pajak, fiskus memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan hartanya dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan saat periode pengampunan pajak. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah adanya tindakan penyimpangan ke depan yang dilakukan wajib pajak. Bentuk pencegahan yang dilakukan ialah mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara berkala.

This research aims to determine and analyze the influence of tax compliance and its supervision done by tax officer towards the tax compliance of taxpayers after the enforcement of tax amnesty. This research applies the combination of empirical and normative research. The empirical research is conducted to carry on the assessment of the implementation of the tax amnesty and its influence towards the tax compliance. While the normative research is conducted to determine how far tax officers supervise the tax compliance of taxpayers. The sources of data in this research are composed by primary and secondary data. The primary data are obtained from on-site study and the secondary data are obtained from literature study. The data analysis is conducted qualitatively. Based on the conducted analysis, the results of this research are: First, there is no major influence of tax amnesty policy resulting insignificant improvement of the tax compliance of taxpayers. The data show that there is an escalated number of taxpayers after the issuance of tax amnesty policy. The increased number of taxpayers means the higher revenue state might collect. However, those escalations do not make the tax revenue target fulfilled. Second, the supervision conducted by tax officer in order to increase the tax compliance categorized into two, namely repressive supervision and preventive supervision. The repressive supervision is conducted to suppress the incompliant action like not reporting their wealth in the assigned period. After the implementation of tax amnesty comes to the end, tax officers give a chance for taxpayers to report their wealth with the higher tariff than the tariff applied within the tax amnesty enforcement. The preventive supervision is conducted to avoid the incompliances that might be committed by taxpayers in the future. The preventive action is obliging taxpayers to report their wealth periodically so that tax officer can verify the rise of the wealth and that it is not diverted overseas.

Kata Kunci : Kebijakan, pengampunan pajak, kepatuhan pajak