PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB ATAS UTANG BEA MASUK DARI IMPORTIR KEPADA PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

BUDI NUGROHO, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N.; Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2018 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan mengatur bahwa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang menjadi kuasa importir dalam suatu pengimporan, harus bertanggung jawab atas utang bea masuk apabila importir yang seharusnya melunasi bea masuk dimaksud tidak ditemukan. Pejabat Bea dan Cukai akan mengalihkan penagihan utang bea masuk dari importir kepada PPJK. Penelitian ini ditujukan untuk: 1. Menggali dan menganalisis upaya pemenuhan hak keuangan negara dalam penagihan atas utang bea masuk berkaitan dengan kedudukan hukum importir dan PPJK; 2. Memperoleh kejelasan apakah Undang- Undang Kepabeanan sebagai bagian hukum fiskal telah memperhatikan kesesuaiannya dengan asas perjanjian pemberian kuasa serta asas hukum pajak; 3. Menyampaikan usulan tentang kriteria yang ideal dalam penerapan Pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan. Penelitian yuridis normatif ini ditunjang dengan data empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan analisis data secara kualitatif. Analisis normatif dilakukan berdasarkan teori negara kesejahteraan, hukum pajak, hukum perikatan dan analisis ekonomi atas hukum. Data primer didapat dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden dan narasumber meliputi para Pejabat Bea dan Cukai yang menangani proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Juru Sita Bea dan Cukai, penentu kebijakan di Kantor Pusat DJBC, importir dan PPJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya adalah perwujudan policy negara dalam pemenuhan penerimaan negara bahwa utang pajak harus dilunasi entah siapa yang membayarnya. Importir bertindak sebagai wajib bea masuk namun ketika importir tidak ditemukan maka PPJK berubah menjadi penanggung bea masuk. 2. Pasal 31 merupakan ketentuan yang mengikat sebagai hukum administrasi sehingga harus ditaati meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan asas the four maxims dalam pemungutan pajak dan asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam hukum perdata. 3. Penelitian merekomendasikan agar dalam jangka pendek DJBC menyusun petunjuk pelaksanaan terutama merincikan tahapan waktu pengalihan utang bea masuk dari importir kepada PPJK. Mengingat penetapan penagihan bagi importir dibatasi 2 tahun sejak pengimporan maka pengalihan kepada PPJK sebaiknya dibatasi dalam waktu 3 tahun sejak pengimporan. Dalam jangka panjang melalui amandemen Undang-Undang Pabean, Pasal 31 perlu ditinjau untuk dihapus.

Article 31 of the Indonesia Customs Law stipulates that customs brokers (PPJK) which represent importers to declare importation shall be liable for customs duty if the importers who are supposed to pay the import duty can not be located. Customs officers who are responsible for the collection will transfer the customs duty debt from the importers to the customs brokers. This research is aimed to: 1. Explore and analyze efforts to fulfill the state's financial rights in the collection of customs duties related to the legal position of importers and customs brokers; 2. Obtain clarity on whether the Customs Law as part of the fiscal law has noticed its conformity with the principles of power of attorney agreement and the principles of tax law; 3. Convey proposals regarding the ideal criteria in the application of Article 31 of the Customs Law. This normative juridical research was supported by empirical data. The data used were secondary and primary data with qualitative data analysis. A normative analysis was carried out based on welfare state theory, tax law, power of attorney agreement principle, and economic analysis of law. The primary data were obtained from interviews conducted with several respondents and resource persons including Customs and Excise officers who handled Tax Collection processes, Customs and Excise bailiffs, policy makers at Customs and Excise Head Office, importers, and customs brokers. The results of the study show that: 1. Article 31 of the Customs Law is basically the embodiment of the state policy in fulfilling state revenues that the tax debt must be repaid regardless of who pays it. Importers act as tax payers, but when the importers can not be located, then the customs brokers act as the tax bearers. 2. Article 31 is a binding provision as an administrative law so it must be adhered to even though there is a discrepancy with the principle of the four maxims in tax collection and the principle of liability based on fault in civil law. 3. The study recommends that for short terms, Directorate General of Customs and Excise formulate the implementation guidelines, especially detailing the stages of import duty debt transfer from importers to customs brokers. Considering the billing stipulation for importers is limited to two years since the importation, the transfer to customs brokers should be limited within three years since the importation. For the long terms, article 31 is proposed to be deleted.

Kata Kunci : kepabeanan, importir, PPJK, utang bea masuk, penagihan, surat paksa, penyitaan.