ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI JAWA DAN NUSA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

INAYATUL AZISAH, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.

2018 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Dalam merespon tingginya permintaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut menyerukan agar setiap pemerintah provinsi membuat sub menu atau konten pada website pemda masing-masing dengan judul "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah di Jawa dan Nusa Tenggara. Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di website resmi. Penilaian dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017. Hasil penelitian untuk daerah Jawa menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki indeks transparansi terendah. Untuk daerah Nusa Tenggara, indeks tertinggi diraih oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terendah oleh Kabupaten Ende. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Jawa maupun Nusa Tenggara termasuk dalam kategori insufficient. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah tersebut. Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik kompetisi politik yang lebih besar, kekayaan pemda yang lebih banyak, pemda yang lebih mandiri, jumlah anggota legislative yang lebih banyak, belanja daerah yang lebih besar, serta ipm yang lebih baik. Untuk daerah Nusa Tenggara yang memiliki indeks tertinggi mempunyai karakteristik yaitu jumlah penduduk yang lebih banyak, ukuran dan kekayaan pemda yang lebih besar, pemda yang lebih mandiri, anggota dprd yang lebih banyak, belanja daerah yang lebih besar, press visibility, ipm, dan kesejahteraan penduduk yang lebih tinggi.

In response to the high public demand for the transparency of regional financial management, the government issued Minister of Home Affairs Instruction No.188.52 / 1797 / SJ / 2012 concerning Increasing Transparency of Regional Budget Management. The instruction calls for each provincial government to create a sub menu or content on the respective local government website with the title "Regional Budget Management Transparency". This study aims to analyze the transparency of regional financial management in each local government throughout Java and Nusa Tenggara. The assessment of the transparency of regional financial management is carried out using four criteria, namely availability, accessibility, timeliness of disclosure, and frequency of disclosure of regional financial management documents on the official website. Assessment is carried out at the planning, implementation, and reporting and accountability stages of APBD for the 2017 fiscal year. The results of the study for the Java region showed that the Bojonegoro District Government had the highest transparency index while the Bangkalan District Government had the lowest transparency index. For the Nusa Tenggara region, the highest index was achieved by the West Nusa Tenggara Provincial Government and the lowest was by Ende Regency. The categorization results according to the Open Budget Index (OBI) show that all local governments in Java and Nusa Tenggara are in the insufficient category. This shows that transparency has not become a priority for the regional government. In general, district / city governments in Java that have the highest regional financial management transparency index have characteristics of greater political competition, more local government wealth, more independent regional governments, more legislative members, greater regional spending, and better ipm. For the Nusa Tenggara region that has the highest index has the characteristics of a larger population, greater size and wealth of the local government, more independent regional governments, more dprd members, greater regional spending, press visibility, IPM, and population welfare higher.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik / Transparency, Regional Financial Management, Public Information Openness