ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN, SULAWESI, SERTA PAPUA DAN PAPUA BARAT

STEFANI DENIS KURNIASARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.,

2018 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Sebagai salah satu pilar penting dan asas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance, transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) telah memberikan instruksi kepada setiap pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Dokumen tersebut disediakan pada menu content TPAD dalam website resmi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks tertinggi dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur, di Sulawesi diraih oleh Kabupaten Gorontalo, serta di Papua dan Papua Barat diraih oleh Provinsi Papua. Sebaliknya, indeks terendah dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan ditempati oleh Kabupaten Sekadau, di Sulawesi tempati oleh Kabupaten Mamuju Tengah, serta di Papua dan Papua Barat ditempati oleh Kabupaten Sorong. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah baik di Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua dan Papua Barat masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat secara berturut-turut hanya sebesar 9,69%, 6,57%, dan 3,10%. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Papua Barat masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Secara umum pemerintah daerah di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah. Karakteristik yang diperbandingkan adalah kompleksitas pemeirntah daerah, ukuran legislatif, indeks pembangunan manusia, press visibility, tingkat kesejahteraan penduduk, kompetisi politik, kemandirian pemda, kekayaan pemda, belanja daerah, dan ukuran pemda.

As one of the important pillars and principles of regional financial management in realizing good governance, transparency as a mandate of legislation becomes something that must be realized by each local government. Minister of Home Affairs through Instruction of the Minister of Home Affairs No. 188.52 / 1797 / SJ / 2012 concerning Increasing Regional Budget Management Transparency (TPAD) has instructed each regional government to present various types of regional financial management documents on its official website. This document is provided on the TPAD content menu on the official website of the local government. This study aims to analyze the transparency of local government financial management in Kalimantan, Sulawesi, Papua and West Papua by conducting assessments and ratings. Transparency of regional financial management is assessed from four measurement criteria, namely availability, accessibility, timeliness of disclosure and frequency of disclosure of regional financial data / information uploaded on each official local government website. The level of transparency measurement is carried out at the planning, implementation and reporting and accountability stages of APBD for the 2017 fiscal year. The results showed that the highest index of all regional governments in Kalimantan was achieved by the Province of East Kalimantan, in Sulawesi achieved by Gorontalo District, and in Papua and West Papua achieved by the Papua Province. In contrast, the lowest index of all regional governments in Kalimantan is occupied by Sekadau Regency, in Sulawesi occupied by Central Mamuju District, and in Papua and West Papua occupied by Sorong Regency. The average transparency index of regional financial management in Kalimantan, Sulawesi and Papua and West Papua is still low. Of the total score should be 100%, the average obtained by Kalimantan, Sulawesi, Papua and West Papua respectively was only 9.69%, 6.57%, and 3.10%. The categorization results according to the Open Budget Index (OBI) show that overall regional governments in Kalimantan, Sulawesi, and Papua and West Papua are still in insufficient categories because all regional governments only reach an index below 61%. In general, regional governments in Kalimantan, Sulawesi, Papua and West Papua with the highest financial management transparency index have different characteristics compared to local governments with the lowest regional financial management transparency index. The characteristics that are compared are the complexity of regional government, legislative measures, human development index, press visibility, level of population welfare, political competition, local government independence, local government wealth, regional spending, and the size of regional governments.

Kata Kunci : Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah