KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERTUNJUKAN YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI

FIFI INDARYANI, Dr. Supriadi, S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dasar munculnya kebijakan kriminalisasi tindak pidana pertunjukan pornografi, mengkaji dan menjelaskan tindak pidana pertunjukan pornografi dari perspektif kebijiakan kriminalisasi, mengkaji dan merumuskan kebijakan kriminalisasi tindak pidana pertunjukan pornografi di masa yang akan datang (ius constituendum). Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah secara deskriptif-Kualitatif. Dasar pemikiran adanya kriminalisasi pertunjukan yang bermuatan pornografi dapat dilihat dari 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pertama, landasan filosofis yaitu pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama. Kedua, landasan Sosiologis yaitu upaya penciptaan ketahanan sosial masyarakat Indonesia dengan penghapusan praktik-praktik pornografi. Ketiga, landasan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang ada belum efektif untuk mengurangi pornografi serta dampaknya dalam masyarakat. Kriminalisasi pertunjukan yang bermuatan pornografi dapat dilihat dari (empat parameter kriminalisasi yaitu (1) tindak pidana pertunjukan pornografi memang tidak dikehendaki masyarakat karena dapat menimbulkan korban. (2) lebih banyak benefit (manfaatnya) dibandingkan cost (biaya) ketika melakukan kriminalisasi tindak pidana pertunjukan pornografi. (3) kriminalisasi terhadap tindak pidana pertunjukan pornografi tidak akan melampaui beban tugas (overbelasting) aparat penegak hukum. (4) tindak pidana pertunjukan pornografi adalah kejahatan yang dapat menghambat tercapainya cita-cita negara. selain itu juga didapatkan bahwa kebijakan kriminalisasi tindak pidana pertunjukan pornografi di masa mendatang sebaiknya harus lebih cermat agar tidak saling bertentangan antara norma dengan penjelasan.

This study aims to analyze and describe the basic emergence of criminalization policy of pornographic crime, reviewing and explaining criminalization policy of pornographic crime, reviewing and formulating criminalization policy of pornographic crime in the future (ius constituendum). The method used in this legal research is normative legal research. The object in normative legal research are secondary materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained in this study using literature studies and interview. The data are processed in a descriptive-qualitative manner. The rationale for pornographic criminalization can be seen from the 3 (three) bases of regulations making. First, the philosophical foundation is the regulation of pornography based on the Almighty God, respect for human dignity, diversity, legal certainty, non-discrimination, upholding the moral values based on religious teachings. Second, the Sociological basis is the effort to create social resilience in Indonesian society by eliminating the pornography practices. Third, the juridical basis of the existing legislation has not been effective in reducing pornography and its impact on society. The criminalization of pornographic performances can be seen from (four criminalization parameters, namely (1) pornographic crimes are undesirable by the public because it can cause casualties. (2) it can be more benefitted when the criminalization of pornographic crime is applied compared to the cost(3) the criminalization of pornographic crime will not overblast of law enforcer. (4) pornographic crimes are crimes that can hamper the achievement of the state ideals. In addition to that it is also found that the criminalization policy of pornographic crime in the future should be more accurate so that the norm with the explanation are not conflicting each other

Kata Kunci : Kebijakan, Kriminalisasi, Pertunjukan Pornografi