KONTESTASI ELIT BIROKRASI BERBASIS IDENTITAS LOKAL DALAM MENGUASAI SUMBER DAYA DAERAH (STUDI PASCA PEMEKARAN KABUPATEN NIAS)

ANUGERAH TATEMA HAREFA, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi; Dr. Suharko

2018 | Disertasi | DOKTOR SOSIOLOGI

Meskipun sudah terdiri atas 5 (lima) daerah otonom baru, namun untuk membangun Kepulauan Nias harus dilakukan secara integratif karena berada dalam satu kawasan dan didukung oleh kesamaan identitas yakni satu kesatuan dalam etnisitas Nias. Tetapi realitasnya para elit birokrasi justru sulit untuk bekerjasama. Justru yang terjadi adalah saling mengklaim atas wilayah masing-masing sebagai sebuah identitas. Fokus penelitian ini adalah mengungkap mengapa para elit birokrasi berkontestasi melalui politik identitas pasca pemekaran Kabupaten Nias. Identitas-identitas lokal apa yang digunakan dan bagaimana identitas-identitas lokal itu digunakan. Untuk menjelaskan fenomena yang menjadi locus dari penelitian ini, penulis menggunakan perspektif teoretis politik identitas dari Giddens untuk mengungkap mengapa para elit birokrasi menggunakan politik identitas untuk menguasai sumber daya daerah, ada kepentingan apa dibalik itu semua. Menurut Giddens, pada dasarnya identitas tersebut bersifat cair dan dinamis. Dengan kondisi identitas seperti itu, para elit birokrasi mengkonstruksikan identitas untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan untuk mendapatkan sumber daya politik dan ekonomi. Penelitian ini didasari pada metode penelitian kualtiatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan interpretasi dan pemahaman yang baik atas fenomeka pemekaran Kabupaten Nias. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya dapat mengungkap bahwa kontestasi yang terjadi di kalangan elit birokrasi di Kepulauan Nias pada dasarnya menyimpan modus untuk berkuasa atas wilayah yang baru terbentuk. Identitas lokal yang diusung merupakan hasil dari rekonstruksi para elit sebagai bentuk cairnya atau fleksibelnya identitas keetnisan masyarakat Nias.

It had been composed of 5 (five) new autonomous regions, but to build the Nias Islands must be done integratively because it is in one region and supported by the similarity of identity, that is a unity as Nias ethnicity. But the fact is showing that the bureaucracy elites are difficult to cooperate, trying to build their own identity based on their territory. The focus of this research is to find out why bureacucracy elites are doing contestation after the teritorial split, what local identities are used and how local identities are used. To explain the phenomenon as the locus of this research, the theoretical concept politics of identity from Giddens were using to explore why the local elite was using politic of identity to control local resources, what interests are behind them all. Under such identity conditions, bureaucracy elites construct an identity for the interests of the elite and put more emphasis on the power aspect to gain political and economic resources. Methodologically, this research is a qualitative research with descriptive approach, so the description of the phenomena seen in Nias Island can be interpreted and better understood. The results of this study showing that, the hidden agenda of the contestation among the bureaucracy elite in the Nias Islands basically is to set up a new power in the new territory. Local identity that is carried out is the result of reconstruction of the elite as as flexible identity of the ethnic community of Nias. Keywords: Contestation, Elite, Bureaucracy, Politic, Local Identity, Split of Territory, Nias.

Kata Kunci : Kontestasi, Elit birokrasi, Identitas Lokal, Pemekaran Daerah, Nias.