ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016

ARIF BUDAYA, Slamet Sugiri Prof., Dr., MBA., Ak., CA

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 melakukan audit kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil audit tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dalam tata kelola pembinaan BUMD dan memberikan 24 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja BPK dan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap pejabat yang tergabung dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Lanjut Haisl Pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK, yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif. Kata kunci: Audit kinerja, Tindak Lanjut, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Koordinasi, Pengendalian Internal, Dukungan Legislatif

The Yogyakarta Special Region representative of the State Audit Board (BPK) conducted a performance audit on the governance effectiveness of regional government in coaching the regional government-owned enterprises at Yogyakarta Municipality government. From the audit results, BPK found ten weaknesses in the governance of regional government-owned enterprises coaching, and has given 24 recommendations to be followed up by Yogyakarta Municipality. Survey results on the fulfillment of the audit recommendations show that 22 recommendations have not been followed up by the Yogyakarta Municipality government. This research aims to analyze the process of follow up fulfillment on BPK audit and the factors that hinder the Yogyakarta Municipality government from fulfilling the performance audit recommendations. The data collection was conducted by means of semi-structured interviews on officials who are part of the TLHP team, and reviews on documentations in the process of the follow up fulfillment. The research results show that the follow up fulfillment process performed by the Yogyakarta Municipality government has complied with Mayor of Yogyakarta Regulation No. 92, 2012 on the Methods in Fulfilling the Follow Up on BPK Performance Audit Results. Furthermore, there are other factors that we found to restrain the Yogyakarta Municipality government from fulfilling the recommendations from BPK audit results, namely the number and competency of human resource; personnel transfers; weaknesses in communication; coordination; and internal control; and the lack of support from legislators. Keywords: performance audit, follow up, human resources, communication, coordination, internal control, legislators support

Kata Kunci : Audit kinerja, Tindak Lanjut, Sumber Daya Manusia, Komunikasi, Koordinasi, Pengendalian Internal, Dukungan Legislatif