Analisis Penyelesaian Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAYU JAYA KUSUMA, Suyanto, S.E., MBA., Ak., Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Berdasarkan Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa tingkat penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga masih rendah, yaitu sebesar 12,89%. Di samping itu, tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses penyelesaiannya pada berbagai pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyelesaian kerugian daerah terhadap pihak ketiga dan memberikan rekomendasi mengenai tata cara yang dapat dilakukan untuk menjamin penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh pihak ketiga. Penelitian ini dilakukan pada 2 pemerintah daerah yang memiliki tingkat penyelesaian kerugian daerah tertinggi dan 2 pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian kerugian daerah terendah di wilayah pulau Jawa dan Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tertulis dan wawancara lisan melalui telepon kepada pejabat dan staf pada inspektorat pemerintah daerah yang diteliti. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen berupa laporan hasil pemantauan kerugian daerah dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kerugian daerah terhadap pihak ketiga dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, prosedur pemeriksaan, kerja sama pihak ketiga, dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian kerugian daerah. Penyelesaian kerugian daerah terhadap pihak ketiga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan musyawarah untuk mufakat, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta litigasi melalui gugatan perdata di pengadilan.

Based on the Overview of Semester Examination Results (IHPS) I 2017 issued by the Supreme Audit Board (BPK), it is known that the level of regional loss settlement caused by third parties is still low, at 12.89%. In addition, the procedures for resolving state/regional losses caused by third parties are not clearly regulated in the legislation, thus allowing differences in the settlement process for various regional governments. This study aims to identify factors that influence the level of regional loss settlement to third parties and provide recommendations on procedures that can be done to ensure the settlement of regional losses caused by third parties. This research was carried out on 2 regional governments that have the highest level of regional losses settlement and 2 local governments with the lowest level of regional losses settlement in the Java and Bali area. This study uses qualitative methods with data collection techniques performed through written interviews and telephone interviews with officials and staff of the regional government inspectorates under study. In addition, this study also uses document analysis such as regional loss monitoring reports and audit reports published by the BPK. The results of the study indicate that the level of regional loss settlement against third parties is influenced by the regional government�s commitment, audit procedures, the third party�s cooperation, and the constraints faced by local governments in resolving regional losses. The settlement of regional losses to third parties can be done in several ways, namely by deliberation to reach a consensus, by arbitration and alternative dispute resolution, as well as by litigation through civil lawsuits in court.

Kata Kunci : penyelesaian kerugian daerah, pihak ketiga, pengadaan barang/jasa, BPK, regional loss settlement, third party, procurement of goods/services, BPK