Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Hutan Lindung di Yogyakarta (Studi Kasus di Wana Wisata Mangunan, Resort Pengelolaan Hutan Mangunan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta)

SITI AISYAH, Dr.Subando Agus Margono,M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian yang membahas implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung di Wana Wisata Mangunan ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan kerjasama Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dan Koperasi Noto Wono dalam memanfaatkan hutan lindung menjadi wana wisata. Sementara, secara umum pemanfaatan hutan selama di Indonesia ini banyak menitikberatkan pada pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan bukan kayu. Skema kerjasama pun merupakan inovasi Pemerintah Daerah DIY dalam mengelola hutan dengan melibatkan pihak lain termasuk masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung di Wana Wisata Mangunan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh kasus keberhasilan pemanfaatan hutan lindung dan dapat menjadi pelajaran untuk pengembangan pemanfaatan hutan lindung di tempat lain. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa induktif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung di Wana Wisata Mangunan meliputi sosialisasi kebijakan, delivery activities, dan policy outcomes. Permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung di Wana Wisata Mangunan adalah belum optimalnya pemanfaatan areal Wana Wisata Mangunan dikarenakan keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia. Proses implementasi kebijakan pemanfaatan hutan lindung di Wana Wisata Mangunan, RPH Mangunan, KPH Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1). Lingkungan Kebijakan meliputi pendampingan Kepala KPH, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, disposisi, dan kepemimpinan; 2). Ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial; 3). Ketepatan Instrumen Kebijakan; dan 4). Struktur Birokrasi.

This research that discusses the implementation of the policy of the use of protected forests in Wana Wisata Mangunan is motivated by the successful collaboration of the Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY and Koperasi Noto Wono in utilizing protected forests to become tourism destinations. Meanwhile, in general, the use of forests in Indonesia focuses on the utilization of forest products in the form of timber and non-timber forest products. The cooperation scheme is also an innovation of the DIY Regional Government in managing the forest by involving other parties including the community around the forest. This study aims to determine the process of implementing policies for the use of protected forests in Wana Wisata Mangunan and to know the factors that influence their implementation. This research is expected to be one example of a successful case of the use of protected forests and can be a lesson for the development of the use of protected forests in other places. This research method uses qualitative research with a case study approach and is presented in descriptive form. Data collection was carried out by interview method, field observation, and documentation study. The results showed that the process of implementing policies for the use of protected forests in Wana Wisata Mangunan included policy socialization, delivery activities, and policy outcomes. The problem that arises in the implementation of the policy of the use of protected forests in Wana Wisata Mangunan is that the utilization of the Wana Wisata Mangunan area is not optimal due to the limited capacity of Human Resources. The process of implementing policies for the use of protected forests in Wana Wisata Mangunan, RPH Mangunan, Yogyakarta KPH was influenced by several factors, namely 1). Policy environment includes mentoring the Head of FMU, characteristics and support of target groups, disposition, and leadership; 2) Availability of resources including human resources and financial resources; 3). Accuracy of Policy Instruments; and 4). Bureaucratic Structure.

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Wana Wisata, Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan