Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MOH. IMRON, Irwan Taufiq Ritonga, S. E., M. Bus., Ph. D., CA.

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kemendagri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi perbaikan kualitas laporan keuangan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mulai menerapkan SIPKD sejak Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74/2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda DIY. Terkait dengan hal tersebut, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap implementasi SIPKD di Pemda DIY. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi SIPKD di Pemda DIY berdasarkan perspektif/respon penggunanya yaitu operator SIPKD modul penganggaran, modul penatausahaan, dan modul pertanggungjawaban terhadap faktor-faktor kesuksesan sistem informasi yang dipopulerkan oleh DeLone dan McLean. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, survei, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, analisis rasio kesesuaian tingkat kepentingan pengguna terhadap faktor-faktor kesuksesan sistem informasi dengan realita kinerja SIPKD, serta menggunakan diagram Importance-Performance Analysis. Pengguna SIPKD modul penganggaran dan modul penatausahaan, menilai kinerja kualitas sistem modul yang mereka gunakan kurang baik, sedangkan kinerja kualitas informasi dan kualitas layanan dinilai baik dan sangat baik. Prioritas utama yang perlu dibenahi dalam aplikasi SIPKD modul penganggaran dan penatausahaan adalah indikator-indikator faktor kualitas sistem yaitu indikator kehandalan sistem, kemudahan akses sistem, dan kecepatan akses sistem. Pengguna SIPKD Modul Pertanggungjawaban menilai kinerja kualitas sistem modul pertanggungjawaban kurang baik, sedangkan kinerja kualitas informasi dan kualitas layanan dinilai baik. Prioritas utama yang perlu dibenahi dalam modul ini adalah indikator kecepatan akses sistem sebagai bagian dari faktor kualitas sistem dan indikator kesesuaian laporan dengan kebutuhan pengguna sebagai bagian dari faktor kualitas informasi.

Regional Financial Management Information System (SIPKD) is one of the Ministry of Home Affairs manifestation as a real action in facilitating regional governments in term of regional financial management. This is done by the Ministry of Home Affairs to improve the transparency of regional financial management in order to improve the quality of financial reports and to achieve good governance. The Regional Government of Yogyakarta Special Region (DIY) began implementing since the 2012 Fiscal Year based on the Regulation of the Governor of Yogyakarta Special Region Number 74/2012 as amended by Number 112/2015 regarding Regional Governments Accounting Policies of Yogyakarta Special Region are accrual based. Regarding this matter, there has never been an evaluation to the implementation of SIPKD in the Regional Government of DIY. This study aims to evaluate the implementation of SIPKD in DIY Regional Government based on the users' perspective/response, namely the operator of budgeting module, operator of treasury module, and the operator of accounting module to the success factors of the information system popularized by DeLone and McLean. Data collected by interview, survey, observation and documentation methods. Data analyzed with descriptive qualitative analysis, ratio analysis for the suitability between the importance of the factors of information system success according to the users' response with the performance of SIPKD, and using the Importance-Performance Analysis diagram. The users of budgeting module and treasury module, assess that the system quality performance of module they use is not so good, while the performance of information quality and service quality are considered good and very good. The main priorities that need to be addressed in the budgeting and treasury module are indicators of system quality factors, namely reliability, the ease of system access, and the speed of system access. For the accounting module, users assess the performance of the system quality for this module is not so good, while the performance of information quality and service quality are considered good. The main priority that needs to be addressed in this module is the speed of system access as part of the system quality factor and the suitability of reports to user needs as part of information quality factors.

Kata Kunci : SIPKD, DeLone & McLean Information System Success Model, Importance-Performance Analysis