PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN YANG DILAKUKAN KORPORASI

FRANSISCUS MANALO PS, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, serta mengkaji dan merumuskan mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data primer dari responden dan narasumber serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer,hukum sekunder dan hukum tersier, serta wawancara dengan responden dan narasumber. Proses analisis data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis seacara kualitatif dan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif. Sukses atau tidaknya penegakan hukum pidana terhadap pembakaran hutan yang dilakukan korporasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor subtansi hukum (Legal Subtance), struktur hukum (Legal Structure) dan kultur hukum (Legal Culture). Agar penegakan hukum pidana terhadap pembakaran hutan yang dilakukan korporasi di Provinsi Kalimantan Barat berjalan maksimal, maka faktor struktur hukum dan kultur hukum harus diatur dan diperbaharui di masa mendatang. Faktor struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum untuk memaksimalkan kinerja penegakan hukum pidana terhadap pembakaran hutan khususnya di tingkat penyidikan dan tuntutan. Harus ada sertifikasi khusus terhadap para penyidik baik di kepolisian maupun kejaksaan agar aparat penegak hukum dapat lebih memahami mengenai kejahatan pembakaran yang dilakukan korporasi.

This study aims to explain the constraints faced by law enforcement officials in carrying out law enforcement against forest-burning crimes committed by corporations, as well as reviewing and formulating criminal law enforcement against corporations that commit future forest fires. This research is a combination of normative legal research and empirical research. The data used are primary data from respondents and resource persons as well as secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by documenting primary legal materials, secondary law and tertiary law, as well as interviews with respondents and resource persons. The process of data analysis by collecting primary data and secondary data that are arranged systematically then analyzed qualitatively and presented in the form of descriptive analysis. Success or failure of criminal law enforcement against fires by corporations is influenced by three factors, namely Legal Subtance, Legal Structure and Legal Culture. In order to enforce criminal law enforcement against coral burning by corporations in West Kalimantan Province, the legal structure and legal culture must be regulated and updated in the future. The legal structural factors in this case law enforcement officers to maximize the performance of criminal law enforcement against forest burning, especially at the level of investigation and demands. There should be special certification of investigators in both the police and the prosecutor's office so that law enforcement officers can better understand the crime of fires by corporations.

Kata Kunci : Penegakan hukum pidana, Pembakaran hutan, Korporasi/Criminal Law Enforcement, Forest Combustion, Corporate